Kena Tarif Pajak Impor 32 Persen dari Pemerintah AS, Menko Airlangga Langsung Terbang ke Washington DC

Kena Tarif Pajak Impor 32 Persen dari Pemerintah AS, Menko Airlangga Langsung Terbang ke Washington DC

- Author

Rabu, 9 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Usai pemerintah Amerika Serikat mengumumkan tarif baru impor produk Indonesia sebesar 32 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berangkat menuju Washington D.C., Amerika Serikat.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah sebelumnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Brazil.Guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Brics.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijadwal Airlangga tiba pada hari ini, dan langsung mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS. Guna mendiskusikan segera keputusan tarif Presiden AS Donald yang baru saja dikeluarkan.

Hal tersebut diungkapkan juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Lemanseto melalui keterangan tertulisnya Selasa (8/7/2025).

Dalam keterangannya ia menjelaskan Pemerintah Indonesia masih memiliki ruang untuk merespon terkait kebijakan tersebut.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia akan terus berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah AS untuk mencari solusi yang tepat .

“Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” ucap Haryo.

Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan pajak impor 32 persen untuk produk Indonesia.

Baca Juga :  Ekonomi Tumbuh Positif, Menko Airlangga Dorong Kolaborasi Perkuat Sektor Logistik Nasional

Kebijakan serupa ditetapkan terhadap 13 negara yang dianggap neraca perdagangan tidak menguntungkan Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari laporan Reuters,Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan surat resmi dari pemerintah AS terkait tarif impor.

Sementara negara-negara yang juga mendapatkan kebijakan tersebut adalah Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Bangladesh, Serbia, dan Afrika Selatan.

Tarif sebesar 32 persen tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 atau mundur dari jadwal awal yang ditetapkan pada 9 Juli.

Donald Trump sendiri dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosialnya menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari strategi perdagangan timbal balik.

“Jika karena alasan apapun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif, maka berapapun jumlah yang Anda pilih, akan ditambahkan ke 25 persen yang kami kenakan,” tulis Trump dikutip Selasa (8/6/2025).**

Berita Terkait

BRI Region 11 Yogyakarta Gelar Wellness Day, Dorong Pekerja Sehat dan Produktif
Mulai.com Terpilih Sebagai Finalis Global FinTech Hackcelerator 2026 oleh Monetary Authority of Singapore
DSN MUI Kaji Kripto Syariah, RWA dan Tokenisasi Sukuk Jadi Perhatian
7 Tahun KaryaKarsa, Dorong Ekonomi Cerita Indonesia lewat JILF 2026
AsetKu Perkuat Transformasi Digital HR dan Pengembangan Talenta untuk Dukung Pertumbuhan Bisnis
BRI Region 6 Berpartisipasi dalam Ajang Jakarta Financial Festival 2026
BRI Region 6 Gelar Pengajian Jumat Rutin, Perkuat Keimanan dan Silaturahmi Pekerja
BRI BO Wonosari Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan bagi Nasabah Pensiunan
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 10:43 WIB

BRI Region 11 Yogyakarta Gelar Wellness Day, Dorong Pekerja Sehat dan Produktif

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:08 WIB

Mulai.com Terpilih Sebagai Finalis Global FinTech Hackcelerator 2026 oleh Monetary Authority of Singapore

Rabu, 28 Oktober 2026 - 07:45 WIB

DSN MUI Kaji Kripto Syariah, RWA dan Tokenisasi Sukuk Jadi Perhatian

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:35 WIB

7 Tahun KaryaKarsa, Dorong Ekonomi Cerita Indonesia lewat JILF 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:04 WIB

AsetKu Perkuat Transformasi Digital HR dan Pengembangan Talenta untuk Dukung Pertumbuhan Bisnis

Berita Terbaru

Ekonomi & Bisnis

DSN MUI Kaji Kripto Syariah, RWA dan Tokenisasi Sukuk Jadi Perhatian

Rabu, 28 Okt 2026 - 07:45 WIB