Bima Arya Sebut Program MBG Bisa Pacu Ekonomi Daerah

Bima Arya Sebut Program MBG Bisa Pacu Ekonomi Daerah

- Author

Senin, 20 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wamendagri Bima Arya saat memebrikan keterangan kepada awak media usai bertemu dengan Pj Gubenur DKi Jakarta .(Foto; Puspen Kemendagri)

Wamendagri Bima Arya saat memebrikan keterangan kepada awak media usai bertemu dengan Pj Gubenur DKi Jakarta .(Foto; Puspen Kemendagri)

 

JEJAKNARASI.ID.JAKARTA- Pemerintahan terus bergerak melakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG)  kepada seluruh siswa siswi di seluruh sekolah di tanah air. Hal ini sejalan dengan arahan presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mencerdaskan anak didik melalui pola makan yang bergizi.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, program MBG akan memacu kebangkitan perekonomian di daerah. Pasalnya, penerapan kebijakan ini akan melibatkan peran berbagai pihak di daerah, seperti pengusaha lokal, vendor, petani, hingga pihak-pihak yang mengurusi ketahanan pangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Bima, pemerintah daerah (Pemda) memiliki antusiasme tinggi dalam menyambut kebijakan MBG. Bahkan, daerah-daerah dengan kapasitas fiskal kuat, seperti Kabupaten Badung, Bali, memungkinkan pengalokasian anggaran untuk kebijakan tersebut didominasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Karena ada beberapa model kemitraan dengan Badan Gizi Nasional, beberapa model, nanti model yang mana, silakan diarahkan ke situ. Karena ujung-ujungnya bukan saja untuk kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Bima Arya kepada wartawan usai  (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Baca Juga :  Soal Restribusi PGB dan BPHTB, Mendagri Siapkan Skema Penghargaan dan Sanksi Bagi Pemda

Dia menambahkan, implementasi program MBG bergantung pada kapasitas fiskal di daerah. Jika daerah tersebut kuat, maka pemerintah pusat mempersilakan agar program direalisasikan melalui anggaran yang bersumber dari APBD. Sebaliknya, apabila daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal lemah, maka pemerintah pusat akan membantu pelaksanaan program tersebut melalui skema subsidi.

“Karena bagaimanapun, daerah kan juga punya prioritas juga. Daerah kan juga punya kebutuhan pembangunan juga,” imbuhnya.

Bima menekankan, pemerintah pusat sangat memahami situasi dan kondisi di daerah. Apalagi sejak semangat otonomi daerah diterapkan oleh Pemda.

“Dalam era otonomi daerah ini ada prioritas daerah, ada visi misi kepala daerah yang harus dilakukan sinkronisasi,” tandasnya.**

 

Berita Terkait

HUT ke-81 KAI, 18 KA dari Daop 2 Bandung Hadirkan Tarif Spesial
Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2026 dan Cara Mudah Perpanjang STNK Tanpa Antre
Perkuat Tata Kelola Tambang, Pemerintah Tekan Kebocoran dan Optimalkan Nilai Tambah Mineral Nasional
Percepat Program MBG di Daerah 3T, BSKDN Kemendagri Gelar Forum Diskusi Aktual Lintas Sektor
KPU Sebut Gugatan Pendidikan Gibran Lewat Batas
Mandiri Taspen dan Basarnas Kolaborasi Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan
Pemerintah Putus Kontrak Mitra Makan Siang Gratis Usai 87 Siswa Terkena Diare Massal
Kementerian UMKM Fasilitasi 25 Usaha Mikro Terdampak Bencana Aceh Tembus Pasar Modern
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 08:37 WIB

HUT ke-81 KAI, 18 KA dari Daop 2 Bandung Hadirkan Tarif Spesial

Sabtu, 26 September 2026 - 19:25 WIB

Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2026 dan Cara Mudah Perpanjang STNK Tanpa Antre

Jumat, 25 September 2026 - 11:15 WIB

Perkuat Tata Kelola Tambang, Pemerintah Tekan Kebocoran dan Optimalkan Nilai Tambah Mineral Nasional

Kamis, 24 September 2026 - 11:55 WIB

Percepat Program MBG di Daerah 3T, BSKDN Kemendagri Gelar Forum Diskusi Aktual Lintas Sektor

Kamis, 24 September 2026 - 08:22 WIB

KPU Sebut Gugatan Pendidikan Gibran Lewat Batas

Berita Terbaru