BANDA ACEH, JEJAKNARASI.ID – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mengakselerasi penguatan ekosistem usaha mikro dan pemulihan ekonomi daerah pascabencana di wilayah Sumatra melalui pembukaan akses pasar terintegrasi serta pengembangan kemitraan rantai pasok strategis. Langkah konkret ini diwujudkan melalui agenda temu bisnis (business matching) yang digelar di Hotel Portola Grand Arabia, Banda Aceh, pada Selasa (22/9/2026).
Ajang ini merupakan bagian integral dari layanan Klinik UMKM Bangkit Aceh, sebuah inisiatif kolaboratif antara Kementerian UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, serta Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia (ASPPENDO). Temu bisnis ini menjadi puncak dari rangkaian intervensi pemulihan usaha yang telah dilaksanakan secara hybrid sejak Maret 2026, mulai dari seri webinar akses pasar, pelatihan standardisasi produk, kurasi mutu produk, hingga pendampingan bisnis secara intensif.
Dari forum temu bisnis Klinik UMKM Bangkit Aceh ini, berhasil disepakati komitmen kemitraan awal dalam bentuk Letter of Intent (LOI) dengan potensi nilai transaksi mencapai Rp 2,54 Milyar. Capaian ini membuka jalan bagi 25 usaha mikro terpilih di Aceh untuk menembus etalase ritel modern dan rantai pasok industri berskala besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM, Pristiyanto, selaku penyelenggara, menyampaikan bahwa temu bisnis di Aceh ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program KUMITRA (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra), dengan Aceh ditetapkan sebagai salah satu lokus prioritas percepatan pemulihan ekonomi di daerah terdampak bencana di Sumatra.
“Program KUMITRA hadir sebagai solusi konkret untuk membuka kebuntuan akses pasar yang dihadapi para pengusaha mikro. Hingga saat ini, business matching Program KUMITRA telah sukses dilaksanakan di empat lokasi, yaitu Bali, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kabupaten Tangerang, dan Aceh, dengan total nilai potensi transaksi yang ditandatangani melalui Letter of Intent (LOI) mencapai Rp13,74 Milyar,” papar Pristiyanto.
Dalam sambutan resminya yang dibacakan oleh Asdep Kemitraan dan Rantai Pasok, Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Reghi Perdana, S.H., LL.M., menegaskan pentingnya kepastian pasar (off-taker) sebagai pilar utama resiliensi usaha mikro, khususnya pada fase pemulihan pascabencana.
“Tujuan akhir dari setiap usaha adalah agar produk atau jasa yang dihasilkan dapat diterima, dibeli, dan diserap secara berkelanjutan oleh pasar. Berbagai fasilitasi yang diberikan pemerintah baik pelatihan, pendampingan, maupun bantuan sarana pengembangan usaha akan kurang optimal apabila produk yang dihasilkan tidak memiliki kepastian akses pemasaran yang jelas,” tegas Reghi Perdana dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Reghi menekankan bahwa keterhubungan UMKM dengan rantai pasok merupakan kunci keberlanjutan ekonomi daerah. “Pemasaran adalah pilar vital bagi keberlangsungan usaha mikro. Melalui perluasan akses pasar yang terstruktur, pengusaha UMKM di Aceh tidak hanya mampu memulihkan aktivitas bisnisnya pascabencana, tetapi juga melipatgandakan kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang nyata bagi perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Pada sesi tatap muka temu bisnis ini, para pengusaha mikro yang sebelumnya telah melewati proses kurasi dan business pitching daring mempresentasikan produk unggulannya di hadapan sejumlah mitra ritel terkemuka, antara lain Suzuya Group, Alfamart, Indomaret, Simpang Lima, Aroma, dan Pusaka Souvenir Gallery. Forum ini sekaligus menjadi media untuk mentransfer wawasan mengenai standardisasi mutu, kepatuhan izin edar, higienitas kemasan, serta kontinuitas pasokan.
Salah satu pengusaha mikro peserta Klinik UMKM Bangkit Aceh, Nova (Founder Inovasi Cantik asal Aceh Tamiang), menyambut positif pelaksanaan temu bisnis (business matching) Program KUMITRA.
“Pascabencana banjir yang melanda daerah kami hingga menghanyutkan galeri usaha, memulihkan omzet dan menemukan pasar yang stabil menjadi tantangan terberat. Melalui pendampingan Kementerian UMKM bersama Aspendo, kami dapat terhubung langsung dengan manajemen ritel modern. Kami mendapatkan pemahaman nyata mengenai standar kurasi mutu serta kemasan yang dibutuhkan pasar, dan kami sangat optimis usaha ini dapat segera bangkit kembali,” ungkapnya.
Sebagai kelanjutan program, Kementerian UMKM akan terus memperluas jaringan kemitraan rantai pasok usaha mikro dengan merambah sektor perhotelan dan pariwisata daerah melalui sinergi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Melalui skema ini, produk makanan olahan, minuman, cenderamata, dan kriya khas Aceh ditargetkan untuk terintegrasi dalam pengadaan operasional industri perhotelan dan destinasi wisata secara berkelanjutan.
Sinergi erat antara pemerintah pusat, dinas daerah, asosiasi pendamping, dan dunia usaha ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kebangkitan usaha mikro Aceh pascabencana agar semakin mandiri, tangguh, dan berdaya saing nasional.
