JAKARTA, JEJAKNARASI.ID – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) belum sepenuhnya mengakhiri perdebatan panjang mengenai aturan pemberantasan korupsi tersebut.
Di tengah harapan masyarakat agar negara semakin mudah mengambil kembali kekayaan hasil tindak pidana, muncul kritik terhadap sejumlah ketentuan dalam naskah yang dibahas DPR bersama pemerintah.
Sorotan terutama tertuju pada proses pembahasan yang dinilai belum transparan, hilangnya sejumlah instrumen penting untuk menelusuri kekayaan tidak wajar, hingga terbatasnya jangkauan aturan terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang berlaku.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Persetujuan tersebut diberikan setelah pembahasan tingkat pertama diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah sehari sebelumnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan bukan dilakukan karena tekanan pihak tertentu.
“Kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa. Namun, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam rapat paripurna.
Puan juga menyebut proses pembahasan telah melibatkan masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik bermakna. DPR, menurutnya, telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat serta melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.
Namun, penjelasan tersebut belum serta-merta menghilangkan kritik dari kelompok masyarakat sipil.
Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan
Berdasarkan kritik terhadap draf yang beredar dan pernyataan kelompok advokasi antikorupsi, terdapat beberapa persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian masyarakat.
1. Naskah pembahasan dipersoalkan karena tidak terbuka
Salah satu kritik paling mendasar menyangkut akses masyarakat terhadap naskah resmi yang dibahas DPR.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zaenur Rohman, menilai masyarakat tidak memperoleh kesempatan memadai untuk menguji rumusan pasal demi pasal karena draf yang dibahas tidak dibuka secara luas.
“Para pihak diminta untuk memberi pendapat, pandangan, tapi mereka tidak melihat atau membaca drafnya sehingga masukan-masukan yang diberikan sifatnya hanya masukan bersifat umum,” kata Zaenur.
Persoalan ini penting karena masyarakat tidak cukup hanya diundang dalam forum diskusi. Mereka juga harus bisa mengetahui isi aturan yang akan mengikat seluruh warga negara.
2. Instrumen perampasan kekayaan tidak wajar dipersoalkan
Kritik berikutnya menyangkut hilangnya ketentuan mengenai perampasan kekayaan tidak wajar.
Instrumen tersebut sebelumnya diharapkan dapat membantu negara menindaklanjuti kekayaan pejabat atau pihak tertentu yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.
Jika mekanisme tersebut tidak diakomodasi, penelusuran terhadap kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana berpotensi menghadapi hambatan lebih besar.
Dampaknya, masyarakat dapat mempertanyakan seberapa kuat aturan baru ini untuk menjangkau kekayaan mencurigakan yang selama ini sulit dipertanggungjawabkan.
3. Penanganan aset hasil kejahatan masa lalu menjadi terbatas
Kelompok advokasi juga menyoroti penerapan asas nonretroaktif dalam rancangan aturan tersebut.
Ketentuan ini menjadi persoalan karena aset yang diduga berasal dari tindak pidana sebelum undang-undang berlaku berpotensi tidak dapat dijangkau melalui mekanisme baru tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana negara menangani kekayaan hasil kejahatan lama yang hingga kini belum berhasil dipulihkan.
4. Risiko penyalahgunaan kewenangan terhadap masyarakat
Perampasan aset merupakan kewenangan yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak kepemilikan seseorang.
Apabila prosedur pemeriksaan, pembuktian, dan pengawasan tidak dijalankan secara ketat, masyarakat berisiko menghadapi persoalan hukum ketika asetnya diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Pihak ketiga, keluarga, pelaku usaha, maupun masyarakat yang memperoleh aset secara sah membutuhkan perlindungan hukum yang jelas.
Karena itu, transparansi proses, akses terhadap pengadilan, serta kesempatan membuktikan kepemilikan yang sah menjadi hal penting.
5. Pengelolaan aset sitaan harus benar-benar diawasi
Aset yang disita negara tidak boleh justru menjadi sumber persoalan baru.
Pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penjualan aset membutuhkan sistem pengawasan yang independen dan dapat diperiksa publik.
Tanpa pengawasan yang kuat, terdapat risiko penyusutan nilai aset, penyalahgunaan kewenangan, maupun ketidakjelasan pertanggungjawaban hasil pengelolaannya.
6. Kepentingan korban jangan sampai terabaikan
Tujuan perampasan aset semestinya bukan hanya mengambil kekayaan dari pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan hak korban mendapatkan pemulihan.
Dalam kasus penipuan investasi, penggelapan, dan kejahatan keuangan, masyarakat sering kali menjadi pihak yang paling menderita.
Karena itu, mekanisme pengembalian aset kepada korban harus menjadi prioritas, bukan sekadar menambah penerimaan negara.
Koalisi masyarakat sipil siapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi
Polemik tersebut bahkan berlanjut setelah pengesahan.
Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyatakan akan mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, menyebut rekam jejak proses pembahasan yang dinilai tertutup akan menjadi salah satu materi yang dipersoalkan.
“Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti,” ujar Ibrahim dalam pernyataan sikap yang dikutip Kamis (19/11/2026).
Koalisi juga mendesak pemerintah dan DPR membuka dokumen pembahasan, termasuk naskah RUU, naskah akademik, serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Mereka turut meminta agar instrumen perampasan kekayaan tidak wajar dikembalikan dan kelembagaan pengelola serta pengawas aset diatur secara independen dalam undang-undang.
Jangan sampai UU hanya kuat di atas kertas
Pengesahan UU Perampasan Aset seharusnya menjadi momentum penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan kerugian negara.
Namun, keberhasilan sebuah undang-undang tidak cukup diukur dari ketukan palu di ruang sidang paripurna.
Publik membutuhkan aturan yang mampu menjangkau kekayaan hasil kejahatan, melindungi korban, memberikan kepastian hukum, serta mencegah aparat menyalahgunakan kewenangannya.
Jangan sampai undang-undang yang sejak lama dinantikan masyarakat justru menyisakan celah dalam pemberantasan korupsi dan memunculkan persoalan baru bagi warga yang tidak bersalah.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana aturan tersebut akan diterapkan, bagaimana pengawasannya dijalankan, dan apakah pemerintah benar-benar mampu membuktikan bahwa perampasan aset dilakukan untuk kepentingan keadilan, bukan menjadi instrumen kekuasaan.























