BANTEN, JEJAKNARASI.ID – Kawasan yang selama ini dikenal sebagai benteng terakhir perlindungan badak Jawa kembali menjadi sorotan. Bukan karena ancaman perburuan atau kerusakan habitat, melainkan karena sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ternyata masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Fakta yang membuat persoalan ini semakin menarik perhatian adalah keputusan tersebut telah ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sejak 12 Februari 2026.
Dokumen itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Keputusan yang baru kembali menjadi perhatian publik pada November 2026 tersebut memunculkan pertanyaan besar: mengapa wilayah perairan yang berdekatan dengan kawasan konservasi Ujung Kulon masuk dalam peta usaha pertambangan?
Bukan Seluruh Ujung Kulon, tetapi Perairannya Masuk Peta WUP
Berdasarkan lampiran peta dalam keputusan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ditandai dengan warna krem yang menunjukkan kawasan Wilayah Usaha Pertambangan.
Penetapan ini penting dicermati karena Ujung Kulon merupakan salah satu kawasan konservasi paling penting di Indonesia, sekaligus habitat alami badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang populasinya sangat terbatas.
Dalam diktum ketiga keputusan tersebut dijelaskan, WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
Ruang lingkupnya mencakup pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.
Dengan demikian, masuknya wilayah perairan sekitar Ujung Kulon ke dalam peta WUP bukan berarti aktivitas tambang sudah berjalan. Namun, penetapan tersebut menjadi bagian dari tahapan perencanaan wilayah yang dapat menjadi dasar proses penetapan wilayah izin pertambangan.
Jejak Penetapan Sudah Ada Sejak 2015
Polemik ini ternyata bukan persoalan yang baru muncul pada masa kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa proses pengusulan wilayah pertambangan tersebut memiliki riwayat panjang.
Pemerintah Provinsi Banten sebelumnya sempat mengecualikan wilayah tersebut melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Namun, pada 16 November 2015, Pemerintah Provinsi Banten kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015.
Usulan tersebut kemudian masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Selanjutnya, penetapan kembali dilakukan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Hingga akhirnya, melalui Kepmen Nomor 65.K Tahun 2026, wilayah tersebut kembali ditetapkan dengan sejumlah perbaikan ketentuan.
Rangkaian dokumen ini memperlihatkan bahwa persoalan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon telah melalui proses administratif selama bertahun-tahun.
ESDM: Belum Ada Izin Tambang yang Diterbitkan
Menanggapi sorotan publik, Kementerian ESDM memberikan penjelasan bahwa penetapan wilayah pertambangan tersebut tidak mencakup kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Dalam siaran pers Nomor 060.Pers/04/SJI/2026, kementerian menegaskan bahwa wilayah yang masuk dalam WUP hanya sebagian perairan laut di sekitar taman nasional.
ESDM juga memastikan hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di perairan sekitar Ujung Kulon maupun di dalam kawasan taman nasional.
Dwi Anggia menjelaskan, penetapan WUP didasarkan pada data dan informasi geologi. Hasil kajian menunjukkan sebagian perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga dinilai memenuhi kriteria teknis untuk dimasukkan dalam wilayah usaha pertambangan.
Meski demikian, penetapan WUP tidak otomatis membuat perusahaan dapat langsung melakukan eksploitasi.
Setiap proses penerbitan izin tetap harus memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), hingga persetujuan lingkungan.
Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Ancaman bagi Badak Jawa atau Sekadar Peta Perencanaan?
Di tengah penjelasan pemerintah, satu persoalan tetap menjadi perhatian: bagaimana memastikan aktivitas pertambangan di wilayah perairan sekitar kawasan konservasi tidak menimbulkan dampak terhadap ekosistem Ujung Kulon?
Sebab, meskipun wilayah yang ditetapkan sebagai WUP bukan bagian dari taman nasional, kedekatan geografis dengan kawasan konservasi membuat aspek perlindungan lingkungan menjadi sangat penting.
Potensi gangguan terhadap ekosistem laut, kualitas perairan, serta keseimbangan lingkungan perlu menjadi pertimbangan serius sebelum ada tahapan lebih lanjut menuju kegiatan pertambangan.
Publik juga berhak mengetahui secara transparan lokasi dan luasan wilayah WUP tersebut, jenis mineral yang menjadi dasar penetapan, serta kajian lingkungan yang mendukung keputusan tersebut.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal tanda tangan menteri atau penetapan peta pertambangan. Yang dipertaruhkan adalah bagaimana negara menjaga keseimbangan antara kepentingan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan salah satu satwa paling langka di dunia.
Jangan sampai, ketika pemerintah berbicara tentang potensi kekayaan mineral, perlindungan terhadap habitat badak Jawa justru kehilangan perhatian.
Sumber: Glora.co























