INDRAMAYU, JEJAKNARASI.ID – Komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam penyediaan infrastruktur dasar yang layak kembali dipertanyakan. Jembatan Karang Asem yang menjadi urat nadi penghubung antara Blok Karang Asem dan Blok Kedung Waru Balong, Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, kini berada dalam kondisi sangat kritis.
Kondisi ini bukan lagi sekadar masalah ketidaknyamanan, melainkan potret nyata pembiaran keselamatan warga oleh otoritas setempat.
Berdasarkan pantauan dan dokumentasi yang diterima redaksi JEJAKNARASI.ID, jembatan kayu tersebut kini tak lebih dari sebuah “jebakan maut”. Penyangga utama struktur jembatan hanya mengandalkan tiang kayu dan bambu yang sudah miring, lapuk, serta berpotensi patah setiap saat. Lantai jembatan yang terbuat dari papan kayu tampak bolong-bolong, patah, dan tidak terikat rapat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mirisnya, dengan pagar pengaman ala kadarnya dari bambu tua, jembatan ini tetap menjadi satu-satunya jalur mobilitas harian warga. Pembiaran terhadap kondisi ini memaksa anak-anak sekolah, petani, dan pelaku ekonomi lokal bertaruh nyawa setiap kali melintas.

Kondisi ini memicu kritik keras dari warga yang menilai pemerintah setempat mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu sangat lamban dan minim empati terhadap keselamatan rakyatnya.
“Setiap hari kami lewat sini, rasanya takut ambruk. Apalagi kalau bawa motor, papannya goyang dan bolong-bolong. Sudah lama rusak tapi belum ada perbaikan,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa kepada jurnalis JEJAKNARASI.ID, Sabtu (26/09/2026).
Pernyataan warga tersebut menelanjangi buruknya prioritas pembangunan di daerah. Pemerintah dinilai kerap menerapkan pola pikir reaktif: baru sibuk kasak-kusuk bertindak setelah jatuh korban jiwa. Padahal, akses transportasi yang aman adalah hak paling mendasar bagi warga negara yang membayar pajak.
Jembatan Karang Asem adalah penopang utama aktivitas sosial dan ekonomi warga di dua blok tersebut. Ketidaktegasan Pemdes Drunten Wetan dan keterlambatan respon Dinas PUPR Indramayu dalam mengalokasikan anggaran perbaikan permanen mengancam memutus mata rantai ekonomi warga, sekaligus mengisolasi kawasan tersebut.
Masyarakat kini menagih langkah konkret, bukan sekadar janji manis birokrasi. Pemkab Indramayu didesak untuk segera mengambil tindakan darurat dan mengalokasikan pembangunan jembatan permanen yang layak.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi JEJAKNARASI.ID masih berupaya mengkonfirmasi pihak pemerintah desa dan dinas terkait.
Penulis : Masta
Editor : Masta





















