OPINI, JEJAKNARASI.ID – Dalam beberapa tahun terakhir, penyelesaian sengketa melalui jalur damai semakin banyak dipilih oleh masyarakat. Berbagai konflik, mulai dari sengketa keluarga, warisan, utang piutang, hingga perselisihan antarwarga, sering kali diselesaikan melalui musyawarah tanpa harus dibawa ke pengadilan.
Di satu sisi, cara ini dianggap lebih cepat, murah, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang patut direnungkan: apakah perdamaian di luar pengadilan benar-benar menjadi jalan keluar yang adil, atau justru menjadi jalan pintas yang mengabaikan keadilan?
Budaya damai sebenarnya bukan hal baru dalam masyarakat Indonesia. Nilai musyawarah dan mufakat telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial. Banyak persoalan dapat diselesaikan melalui dialog tanpa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks tertentu, penyelesaian secara damai bahkan lebih efektif dibandingkan proses litigasi yang sering memakan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit.
Dari sudut pandang praktis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki banyak keuntungan. Para pihak dapat lebih leluasa mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa terikat secara kaku pada prosedur hukum. Hubungan kekeluargaan atau hubungan sosial yang sempat terganggu pun berpeluang untuk dipulihkan. Tidak mengherankan jika mediasi kini semakin didorong sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang lebih humanis.
Meski demikian, keberhasilan perdamaian tidak seharusnya hanya diukur dari berakhirnya konflik. Yang lebih penting adalah apakah proses tersebut benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak. Di sinilah persoalan sering muncul.
Dalam praktiknya, tidak semua perdamaian lahir dari kesepakatan yang bebas dan setara. Ada kalanya salah satu pihak menerima perdamaian karena tekanan keluarga, desakan tokoh masyarakat, rasa sungkan, atau ketidakmampuan menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan mahal.
Kondisi ini berpotensi menjadikan perdamaian sebagai sekadar alat untuk menutup konflik di permukaan tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Pihak yang memiliki posisi lebih lemah sering kali memilih mengalah demi menjaga hubungan sosial, meskipun hak-haknya belum sepenuhnya terpenuhi.
Akibatnya, perdamaian yang tercapai tidak benar-benar mencerminkan keadilan, melainkan hanya menciptakan kesan bahwa masalah telah selesai.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perdamaian dan keadilan tidak selalu berjalan beriringan. Perdamaian memang penting, tetapi tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan hak-hak pihak tertentu.
Ketika seseorang dipaksa berdamai demi menjaga nama baik keluarga atau demi menghindari proses hukum, maka yang terjadi bukanlah penyelesaian sengketa yang ideal, melainkan pengabaian terhadap prinsip keadilan itu sendiri.
Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai keadilan. Perdamaian yang berkualitas harus dibangun atas dasar kesukarelaan, keterbukaan, dan keseimbangan posisi para pihak. Tidak boleh ada unsur paksaan, intimidasi, maupun tekanan sosial yang membuat seseorang kehilangan hak untuk memperjuangkan kepentingannya.
Peran mediator, tokoh masyarakat, maupun keluarga juga sangat penting dalam proses ini. Mereka tidak hanya bertugas mendamaikan, tetapi juga memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, perdamaian tidak sekadar menjadi solusi cepat, tetapi juga menjadi solusi yang adil dan berkelanjutan.
Menurut saya budaya damai di luar pengadilan tetap perlu dipertahankan, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengobarkan hak-hak pihak yang lemah. Sebab, hakikat penyelesaian sengketa bukan hanya menghentikan konflik, melainkan memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara adil dan bermartabat.
Penulis : Fajariah, Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam Martapura Kalsel
