Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Mantan Menag Gus Yaqut Ajukan Praperadilan

Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Mantan Menag Gus Yaqut Ajukan Praperadilan

- Author

Rabu, 11 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JEJAKNRASI.ID. JAKARTA Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Kuota Haji 2024.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan.

Pengajuan itu terungkap dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka,” tulis SIPP

Dalam SIPP disebutkan,permohonan praperadilan dilakukan pada Selasa (10/2/2026). Dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JAKSEL.

Sayang, dalam SIPP PN Jakarta Selatan tidak menampilkan petitum lengkap yang dimohonkan.

Termasuk hakim tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara belum diketahui.

“Sidang pertama Selasa 24 Februari 2026,” demikian bunyi SIPP yang dikutip.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tersangka.

Ia ditetapkan tersangka pada Januari 20/26, atas dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Haji 2023-2024.

Baca Juga :  Mendagri Tito : Iduladha Momen Tanamkan Semangat Pengorbanan Demi Masyarakat

Selain Gus Yaqut, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziiaz (Gus Alex) dan pemilik biro perjalanan haji Maktour Fuad Hasan Masyhur sebagai tersangka.

Sebelumnya, Pansus Angket Haji DPR RI juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Ketika itu yang disorot pansus adalah prihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Atas pembenahan tersebut, pansus menganggap pembagian kuota tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk haji reguler. **

 

Berita Terkait

Sekretaris DK BM PAN Soroti Demo Mahasiswa Soal Rupiah dan MBG, Ingatkan Parpol Konsisten Dukung Prabowo Gibran
Wamentrans Viva Yoga Siap Jadi Panelis Debat Kandidat Caketum BM PAN
Sosok Dibalik Tertangkapnya Dadan Cs Oleh Kejagung
Legalitas Polri di Program Pangan dan MBG Dibela Pakar
Anies Baswedan Bongkar Sosok Dino Patti Djalal: Bukan Pejabat Karbitan
Siapa Sih Habiburokhman yang Sebut Dino Patti Djalal Sok Paling Kemlu Sedunia, Berikut Profilnya
Dino Patti Djalal Kritik Prabowo Soal Kunker Luar Negeri, Habiburokhman: Jangan Sok Paling Kemenlu
Aktivis Sosial Bongkar Celah Masuk Judol Sampai Menyasar Anak-anak
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:50 WIB

Sekretaris DK BM PAN Soroti Demo Mahasiswa Soal Rupiah dan MBG, Ingatkan Parpol Konsisten Dukung Prabowo Gibran

Senin, 15 Juni 2026 - 17:36 WIB

Wamentrans Viva Yoga Siap Jadi Panelis Debat Kandidat Caketum BM PAN

Kamis, 4 Juni 2026 - 17:21 WIB

Sosok Dibalik Tertangkapnya Dadan Cs Oleh Kejagung

Kamis, 4 Juni 2026 - 08:55 WIB

Legalitas Polri di Program Pangan dan MBG Dibela Pakar

Rabu, 3 Juni 2026 - 07:16 WIB

Anies Baswedan Bongkar Sosok Dino Patti Djalal: Bukan Pejabat Karbitan

Berita Terbaru

Hukum & Kriminal

Seorang Pria Dibekuk Polisi Terkait Kasus Penganiayaan di Lima Lokasi

Sabtu, 11 Jul 2026 - 21:37 WIB

Jakarta

Peran Jurnalisme Dalam Memitigasi Persoalan Kemanusiaan

Sabtu, 11 Jul 2026 - 11:25 WIB