JAKARTA, JEJAKNARASI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia, yakni memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, memperoleh asupan makanan bergizi.
Namun, tujuan baik tidak serta-merta membuat sebuah kebijakan terbebas dari kritik. Ketika muncul kasus dugaan keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG, persoalan tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai sekadar insiden teknis.
Munculnya kasus-kasus tersebut menjadi alarm bahwa aspek keamanan pangan harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bahkan sebelum program diperluas atau dikebut pelaksanaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekhawatiran yang disampaikan Muhammad Zidan Ramdani, Ketua DEMA FDIKOM UIN Jakarta, patut dipandang sebagai bentuk kontrol sosial dari kalangan mahasiswa.
Mahasiswa memiliki posisi penting untuk mempertanyakan kebijakan publik, terutama ketika kebijakan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat luas.
Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak gagasan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Justru sebaliknya, kritik tersebut dapat menjadi pengingat bahwa pemenuhan kebutuhan gizi harus berjalan beriringan dengan jaminan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.
Masalah keamanan makanan tidak dapat diselesaikan hanya dengan meminta masyarakat untuk percaya kepada pemerintah. Diperlukan pengawasan yang konkret terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada penerima.
Setiap tahapan memiliki potensi risiko yang harus diantisipasi. Jika pengawasan dilakukan secara longgar, maka program sebesar apa pun dapat berubah menjadi persoalan serius ketika terjadi kesalahan yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membangun transparansi dalam menangani setiap laporan dugaan keracunan. Masyarakat berhak mengetahui berapa banyak kasus yang terjadi, di mana lokasi kejadiannya, apa penyebabnya, serta langkah apa yang telah dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. Transparansi bukanlah ancaman terhadap keberlangsungan program, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Menutup-nutupi atau mengecilkan persoalan justru berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Dalam konteks tersebut, seruan #HentikanMBG dapat dipahami sebagai bentuk desakan agar pemerintah melakukan evaluasi secara serius. Penghentian sementara bukan berarti menghapus cita-cita menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi memberikan ruang untuk memastikan bahwa program tersebut memiliki sistem keamanan yang benar-benar siap.
Pemerintah seharusnya tidak terjebak pada ukuran keberhasilan berupa jumlah makanan yang berhasil dibagikan. Keberhasilan semestinya juga diukur dari seberapa aman, sehat, layak, dan berkualitas makanan yang diterima masyarakat.
Pada akhirnya, kebijakan publik yang baik bukan hanya kebijakan yang memiliki niat baik, tetapi juga kebijakan yang mampu melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin ditimbulkannya.
MBG harus ditempatkan sebagai program yang berpihak kepada penerima manfaat, bukan sekadar proyek yang mengejar target distribusi. Karena itu, suara mahasiswa seperti yang disampaikan Zidan perlu didengar sebagai bagian dari demokrasi dan pengawasan publik.
Jika keselamatan penerima manfaat belum dapat dijamin secara memadai, maka evaluasi dan penghentian sementara adalah langkah yang layak dipertimbangkan.
Sebab, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat seharusnya tidak pernah dilakukan dengan mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan mereka.
