Rapat Bersama Menteri di Aceh Tamiang, Presiden Beberkan Alasan Tidak Menetapkan Banjir Bandang Sumatera Sebagai Bencana Nasional

Rapat Bersama Menteri di Aceh Tamiang, Presiden Beberkan Alasan Tidak Menetapkan Banjir Bandang Sumatera Sebagai Bencana Nasional

- Author

Jumat, 2 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat kabinet di Aceh Tamiang. ( Foto : BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat kabinet di Aceh Tamiang. ( Foto : BPMI Setpres)

EJAKNARASI.ID. ACEH TAMIANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.

Kepala Negara menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.

“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait usai meninjau rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan.

Ia menyebutkan bahwa penanganan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak.

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ungkap Presiden.

Baca Juga :  Sampaikan Duka Mendalam, Menag Doakan Affan Termasuk Syuhada

Selain upaya pemerintah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora.

Sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Presiden menjelaskan bahwa pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan dipersilakan menyampaikannya secara resmi agar dapat disalurkan secara tepat sasaran oleh pemerintah.

“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita laporkan ke pemerintah pusat,” ucap Presiden.

Presiden juga membuka ruang bagi diaspora dan komunitas daerah untuk berpartisipasi dalam membantu pemulihan pascabencana.

Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur yang berlaku.

“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” ujarnya.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Presiden menegaskan bahwa seluruh langkah pemerintah diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat dan memastikan kehidupan masyarakat dapat kembali pulih.

“Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” pungkas Presiden.**

Berita Terkait

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Nusron Wahid di Kasus Suap HGB Ratusan Miliar di ATR/BPN
KPK Buka Peluang Bidik Proyek Pagar Laut Pasca Bongkar Skandal Dugaan Suap di ATR/BPN
Nursyahwa Syakila, Peserta Netra MTQ Nasional XXXI yang Hafal 30 Juz Lewat Metode Audio
Ini Alasan BPK Tidak Jadikan Kepala BPN Kota Tangerang Tersangka Kasus Suap HGB Ratusan Miliar
KPK Buka Peluang Jadikan PT Sumarrecon Tbk Tersangka Korporasi Perkara Dugaan Suap HGB Ratusan Miliar
Mahfud MD: Sudaryono Gagal Atasi Keracunan MBG, Korban Capai 51 Ribu Orang
KOSPI dan MBG Watch Somasi Prabowo, Buntut 43 Ribu Orang Keracunan MBG
PKH Tahap 3 Tahun 2026: Jadwal Penyaluran dan Cara Cek Penerima melalui HP
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 13:23 WIB

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Nusron Wahid di Kasus Suap HGB Ratusan Miliar di ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 - 12:19 WIB

KPK Buka Peluang Bidik Proyek Pagar Laut Pasca Bongkar Skandal Dugaan Suap di ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 - 14:50 WIB

Ini Alasan BPK Tidak Jadikan Kepala BPN Kota Tangerang Tersangka Kasus Suap HGB Ratusan Miliar

Rabu, 16 September 2026 - 13:41 WIB

KPK Buka Peluang Jadikan PT Sumarrecon Tbk Tersangka Korporasi Perkara Dugaan Suap HGB Ratusan Miliar

Senin, 14 September 2026 - 14:24 WIB

Mahfud MD: Sudaryono Gagal Atasi Keracunan MBG, Korban Capai 51 Ribu Orang

Berita Terbaru