JEJAKNARASI.ID, TANGERANG – Penyelenggaraan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tangerang di salah satu hotel mewah di Bandung mendapat sorotan publik.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 11-13 Desember 2025 itu, dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran yang kerap dikampanyekan pemerintah.
Pengamat Kebijakan Publik, Helmi AR mengatakan, pelaksanaan rapat di luar daerah untuk evaluasi kinerja semester II tahun 2025 mencerminkan kesenjangan yang nyata antara komitmen pemerintah terhadap penghematan anggaran dengan realitas praktik birokrasi yang cenderung boros.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada perbedaan himbauan Pemerintah dengan Pemkab, seharusnya dengan hibauan pemerintah untuk efisiensi anggaran, ditunjukan dengan realisasi dalam praktek birokrasinya. Ini sama saja seperti pemborosan,” ujar Helmi, Selasa (16/12/2025).
Dia mempertanyakan urgensi penyelenggaraan kegiatan tersebut di luar Kabupaten Tangerang, mengingat evaluasi kinerja perangkat daerah seharusnya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien di wilayah sendiri.
Helmi menilai, langkah Pemkab Tangerang ini kontradiktif dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Terutama dalam penggunaan anggaran publik yang seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.
Helmi pun menyoroti praktik penyelenggaraan rapat pejabat di hotel berbintang dan luar daerah sebagai bentuk diskriminasi penerapan efisiensi anggaran.
Menurutnya, penghematan hanya diterapkan pada program yang berhubungan langsung dengan rakyat, sedangkan kalangan elit birokrasi masih menjalankan pola kerja yang boros dan tertutup.
“Fenomena ini menunjukkan ketidakselarasan antara retorika dan implementasi. Seharusnya Pemkab Tangerang menjadi contoh dalam mengelola anggaran secara bijak. Di saat masyarakat diminta berhemat, justru pemerintah memilih alternatif yang berbiaya tinggi tanpa urgensi yang jelas. Hal ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap kondisi sosial dan minimnya empati dari aparatur birokrasi,” ucap Helmi.
Helmi menambahkan, praktik penyelenggaraan rapat di hotel mewah luar kota menimbulkan keraguan mengenai tingkat kepentingan dan dampaknya. Berdasarkan analisisnya, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan lokasi rapat di luar wilayah akan secara signifikan meningkatkan mutu kebijakan yang dihasilkan.
Berdasarkan dokumen yang dihimpun menunjukkan bahwa Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, telah menandatangani undangan kegiatan pada 3 Desember 2025. Pelaksanaan acara dipusatkan di Hotel Holiday Inn Pasteur, Bandung, Jawa Barat.
Rangkaian kegiatan meliputi Gelar Pengawasan Inspektorat, Penyerahan Apresiasi Kinerja Perangkat Daerah, ASN Award, dan Musrenbang Award 2025. Undangan ditujukan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, direktur rumah sakit, dan kepala puskesmas di wilayah Kabupaten Tangerang.
Ironisnya, meskipun mengusung tema “Mendorong Efisiensi Belanja dan Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026”, acara ini juga menampilkan segmen hiburan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa grup musik populer Repvblik turut mengisi acara tersebut.
Kontradiksi antara tema efisiensi APBD dengan pelaksanaan di hotel luar kota yang dilengkapi hiburan memunculkan spekulasi publik: Apakah kegiatan ini benar-benar forum evaluasi kinerja atau sekadar perayaan kalangan birokrat?
Hingga berita ini dimuat, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Tangerang terkait alasan dan urgensi pelaksanaan rapat di luar daerah tersebut.
