Mulai 1 Februari 2025 Warung atau Pengecer Dilarang Jual Gas LPG 3 Kg

Mulai 1 Februari 2025 Warung atau Pengecer Dilarang Jual Gas LPG 3 Kg

- Author

Minggu, 2 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warung dilarang jual Gas LPG 3 kg (Foto : Ist)

Warung dilarang jual Gas LPG 3 kg (Foto : Ist)

JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Mulai 1 Februari 2025 pemerintah melarang masyarakat untuk membeli gas LPG 3 kg ke pengecer. Melalui kebijakan baru konsumen diarahkan untuk membeli di pangkalan atau agen resmi. 

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pelarangan itu bertujuan agar masyarakat menerima langsung harga resmi sesuai dengan ketetapan pemerintah. 

“Ini kita kan lagi menata. Bagaiamana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,”kata Yuliot dalam keterangannya dikutip Sabtu (1/2/2025). 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ditambahkan melalui penataan ini tidak ada lagi pengecer yang menjual gas LPG 3kg. Pasalnya, semua akan diubah menjadi pangkalan yang pasokan langsung dari Pertamina. 

Oleh sebab itu, pemerintah membuka peluang bagi para pengecer atau warung untuk menjadi pangkalan resmi. Dengan syarat hanya perlu mendaftarkan nomor induk berusaha. 

“Jadi ini kan seluruh pengecer Indonesia kan bisa. Pendaftaran melalui online dan ini seharusnya tidak ada kendala,” ucap Yuliot. 

Dia menilai penghapusan penjual eceran ini bertujuan untuk memutus mata rantai demi membuat harga LPG 3 kg seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, jika tidak akan lagi ditemukan harga jauh di atas yang diatur pemerintah.

Baca Juga :  Soal Kasus Tata Kelola Minyak, Pertamina Akhirnya Minta Maaf ke Publik

Yuliot mengatakan, pemerintah memberikan waktu 1 bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg. Bagi pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha, dia menyarankan untuk mendaftar dan membuatnya.

Adapun, cara pembuatannya dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS).

“Jadi kalau ini tercatat berapa kebutuhan distribusi, ya kita akan siapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin itu juga tidak terjadi oversupply,” jelas Yuliot.

Menanggapi wacana tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya siap menjalankan arahan dari pemerintah.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar masyarakat membeli LPG langsung dari pangkalan resmi. Heppy pun membenarkan bahwa pengecer juga dapat menjadi pangkalan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku

“Bagi masyarakat, pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan pengecer karena harga jual sesuai dengan HET [harga eceran tertinggi] yang ditetapkan pemerintah om daerah masing-masing wilayah,”tukasnya. 

 

Berita Terkait

Permudah Pembayaran Kartu Kredit Lewat Smartphone, YUKK Payment Gateway Luncurkan YUKKTap Digital
Rano Alfath Siap Tutup Mentari Pagi Jika Terbukti Ada Oknum Yayasan Lakukan Pemerasan Ke Warga Binaan
UU Perampasan Aset Disahkan, Sejumlah Pasal Dinilai Berpotensi Merugikan Rakyat
Pengiriman Tanaman Hias Jadi Bagian dari Ragam Layanan Retail KAI Logistik
Tanda Tangan Bahlil Buka Babak Baru Polemik Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Terancam?
207 Ribu Rumah Tersalurkan, BP Tapera Siapkan Percepatan hingga Penghujung Tahun
Belajar dari Gajah Sulong, Dar Edi Yoga Minta Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji Matang
KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Diduga Terima Bagian Rp1,26 Miliar dari Skandal Dana Hibah Jatim
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:28 WIB

Permudah Pembayaran Kartu Kredit Lewat Smartphone, YUKK Payment Gateway Luncurkan YUKKTap Digital

Jumat, 20 November 2026 - 11:01 WIB

Rano Alfath Siap Tutup Mentari Pagi Jika Terbukti Ada Oknum Yayasan Lakukan Pemerasan Ke Warga Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 13:03 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Sejumlah Pasal Dinilai Berpotensi Merugikan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 - 11:00 WIB

Pengiriman Tanaman Hias Jadi Bagian dari Ragam Layanan Retail KAI Logistik

Rabu, 18 November 2026 - 23:23 WIB

Tanda Tangan Bahlil Buka Babak Baru Polemik Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Terancam?

Berita Terbaru