Menu

Mode Gelap

Ekonomi & Bisnis

Implementasi RIA Forum 2025, Pemerintah Dukung Daya Saing Ekonomi Nasional Lewat Perkuat Reformasi Regulasi

badge-check


					Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani. (Foto : Humas Kemenko Perekonomian) Perbesar

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani. (Foto : Humas Kemenko Perekonomian)

JEJAKNARAPerekonomian Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan di kisaran 5% di tengah tantangan global. Pertumbuhan ini didukung konsumsi domestik, ekspor, dan investasi yang terus meningkat.

Untuk menjaga momentum ini, Pemerintah memperkuat kebijakan adaptif melalui reformasi tata kelola regulasi dengan penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai bagian dari Good Regulatory Practices (GRP).

Langkah ini bertujuan memastikan setiap regulasi disusun secara efisien, berbasis bukti, dan berdampak positif bagi perekonomian, masyarakat, serta lingkungan.

“Implementasi RIA bukan hanya agenda domestik, tapi juga memiliki relevansi internasional yang kuat. Dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD, penerapan GRP termasuk RIA menjadi salah satu indikator kesiapan kita untuk sejajar dengan negara-negara dengan standar tata kelola terbaik. Artinya, penerapan RIA tidak hanya memperkuat kebijakan nasional, tapi juga membuka jalan bagi integrasi Indonesia dalam tatanan ekonomi global yang lebih transparan dan kompetitif,” ungkap Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani mewakili Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Assessing Impact, Shaping Change: The Regulatory Impact Assesment (RIA) Forum 2025  di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Evita menjelaskan, RIA Forum 2025 merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian bersama dengan Pemerintah Inggris, sebagai bagian dari kemitraan yang berkelanjutan dalam mendukung penguatan kapasitas analisis kebijakan dan penerapan GRP di Indonesia.

Menurutnya, forum ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dan penerapan RIA, khususnya dalam penjabaran ambang batas (threshold) yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dianggap memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian.

” Forum ini juga menjadi momentum memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Inggris dalam memperluas praktik evidence-based policy making serta pertukaran pengalaman dalam menerapkan GRP,” ujar Evita.

Evita berharap, kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas institusional Pemerintah Indonesia dalam melakukan evaluasi dampak kebijakan dan mendorong terciptanya proses regulasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey.mengungkapkan melalui ASEAN–UK Economic Integration Programme, Pemerintah Inggris terus memperkuat kemitraannya dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Dalam membangun kapasitas untuk kebijakan dan regulasi yang berbasis bukti.

“Kami menyambut baik penyelenggaraan RIA Forum 2025 sebagai contoh konkret kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam mendorong praktik regulasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Inisiatif ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” ungkap Helen Fazey.

Dalam  ASEAN–UK Economic Integration Programme terdapat berbagai kegiatan yang berfokus pada tiga area utama, yaitu reformasi regulasi, promosi perdagangan terbuka, dan pengembangan layanan keuangan yang inklusif. Selain itu, program ini juga memberikan perhatian lintas sektor terhadap digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan wirausaha perempuan.

Lebih lanjut, Staf Ahli Evita menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan forum ini, khususnya kepada Pemerintah Inggris atas kerja sama dan dukungan dalam memperkuat kapasitas kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Kolaborasi internasional seperti ini menjadi contoh nyata penerapan policy learning dan pertukaran pengalaman dapat mempercepat transformasi tata kelola regulasi.

“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk penguatan pedoman RIA nasional, termasuk dalam hal penentuan ambang batas dampak ekonomi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi penerapan RIA di seluruh Kementerian dan Lembaga. Semoga diskusi hari ini menjadi langkah penting menuju regulasi yang lebih baik regulasi yang berbasis bukti, berdampak nyata, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkas Staf Ahli Evita.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, diantaranya yaitu Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede selaku narasumber dan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi Kemenko Perekonomian Ichsan Zulkarnaen selaku moderator dalam diskusi sesi 1 RIA Forum 2025. **

Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.
Lainnya

Luncurkan Bundling Flagship Bersama Xiaomi, XL SMART Hadirkan Jaringan Digital Premium

6 Maret 2026 - 21:49 WIB

Sempat Ditunda, KPPU Kembali Gelar Sidang Pemeriksaan Operator Seluler Jepang NTT DOCOMO Minggu Depan.

4 Maret 2026 - 22:44 WIB

Bertemu Menteri Desa dan PDT, Ketua KPPU Siap Dukung dan Kawal Penguatan Kopdes Merah Putih

4 Maret 2026 - 22:39 WIB

Sempat Tertunda, KPPU Kembali Sidangkan Perkara Dugaan Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999

27 Februari 2026 - 20:50 WIB

Trending di Ekonomi & Bisnis