JEJAKNARASI.ID.JAKARTA – Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan mengometari penunjukan Menteri Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang baru dalam reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan resuffle tersebut menandai babak baru dalam arah kebijakan migrasi tenaga kerja nasional.
Selain itu, pihaknya juga mencermati latar belakang menteri baru yang berasal dari kalangan pengusaha dan politisi, dan melihat dua kemungkinan besar dari kehadiran menteri yang baru.
“Kemungkinan pertama, watak penguasa yang berorientasi profit dapat menjadikan dunia ketenagakerjaan migran sebagai komoditas untuk mencari keuntungan pribadi atau kepentingan partai. Ini adalah risiko yang nyata, mengingat sejarah relasi antara kekuasaan dan pasar tenaga kerja yang rentan terhadap eksploitasi,” ujar Aznil Tan, kepada media di Jakarta (9/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun Migrant Watch juga membuka ruang harapan. Latar belakang bisnis dan politik justru bisa menjadi kekuatan strategis untuk membuka akses pasar kerja global yang lebih luas, bermartabat, dan berdaya lindung.
“Kami berharap amanah ini dijalankan sebagai bentuk pengabdian, bukan sebagai instrumen bisnis. PMI bukan komoditas politik atau ekonomi. Yang dibutuhkan bukan sekadar penempatan, tapi transformasi sistemik yang menjamin hak, martabat, dan masa depan mereka,” lanjut Aznil.
Migrant Watch akan terus mengawal kebijakan P2MI agar tetap berpihak pada perlindungan, keadilan, dan keberdayaan pekerja migran.
“Kami menyerukan kepada publik untuk turut mengawasi arah kebijakan ini agar tidak bergeser dari mandat konstitusional dan nilai kemanusiaan,” pungkasnya.**
