JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 berlagsung sukses. Kesuksesan itu disebabkan adanya lima terobosan baru (5B) dan lima pengembangan/progresifitas (5P) yang disederhanakan dalam formula 5B-5P-5H atau 5 BPH.
Menag menjelaskan inovasi tersebut adalah, yang pertama, penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ini merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah dan DPR dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subiyanto.
“BPIH tahun ini turun, dari rerata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta,” kata Nasaruddin di Jakarta, Senin (14/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya yang kedua, kata Nasaruddin adalah, pencegahan praktik monopoli. Ini dilakukan dengan skema penyediaan layanan haji yang melibatkan delapan Syarikah (multi syarikah).
Hal ini menurut Menag bisa menjadi pondasi awal dalam menyesuaikan dengan transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berlangsung di Saudi.
“Ada beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaannya dan itu akan sangat berguna bagi perbaikan di masa mendatang,” paparnya.
Lalu yang ketiga, lanjutnya, publikasi awal daftar jemaah haji khusus yang berhak melunasi. Untuk kali pertama dalam sejarah penyelenggaraan haji, pemerintah mengumumkan daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji 1446 H/2025 M. Daftar ini diumumkan pada 23 Januari 2025. Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jemaah haji reguler. Mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka.
“Langkah transparansi ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap distribusi kuota haji khusus. Sehingga, semua jemaah bisa mengakses daftar nama yang berhak melunasi biaya haji tahun ini. Ini komitmen kami terhadap keterbukaan informasi,” jelas Menag.
Kemudian yang keempat, pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas. Tahun ini, kali pertama, PPIH Arab Saudi menetapkan dua jalur pelaksanaan dam/hadyu. Jalur pertama, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Suci dilakukan melalui Program Adahi yang dikelola Al-Haiah Al-Malakiah Makkah wal Masyair al Muqaddasah. Jalur kedua, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Air.
“Bagi jemaah yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan hewan Dam di Indonesia, pelaksanaan dapat dilakukan melalui BAZNAS. Sampai hari ini, terkumpul ada Rp21.290.432.707, untuk 8.451 dam,” kata Menag.
Kelima, pelibatan tiga maskapai penerbangan dalam layanan transportasi udara jemaah haji. Untuk kali pertama, Kementerian Agama melibatkan tiga maskapai penerbangan dalam proses pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji. Ketiga maskapai itu adalah Garuda Indonesia yang membawa 245 kloter, Lion Air dengan 28 kloter, dan Saudi Airlines dengan 250 kloter.
“Kolaborasi ini terbukti telah meningkatkan efisiensi dan kapasitas angkut jemaah haji, terbukti rerata on time performance atau OTP penerbangan tahun ini di atas 95%,” sebut Menag.
Selain inovasi baru, Kemenag juga melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan haji 1446 H. Disebut sebagai progressif karena lima hal ini sudah dilakukan pada tahun lalu dan ditingkatkan pada 2025. Hal ini menjadi bagian dari proses keberlanjutan program.
Pertama, peningkatan ekosistem ekonomi haji. Upaya menguatkan ekosistem ekonomi haji sebenarnya sudah diinisiasi pada 2023 dan meningkat pada 2024. Ada progresifitas yang signifikan dalam dua tahun terakhir, utamanya pada sektor ekspor bumbu nusantara dan penyediaan makanan siap saji. Pada tahun pertama, hanya 16 ton bumbu nusantara yang diekspor ke Arab Saudi.
“Angka ini meningkat menjadi 70 ton pada 2024 dan meningkat tajam pada tahun ini hingga 475 ton,” sebut Menag.
“Tahun lalu, ada 1,7 juta boks makanan siap saji yang didatangkan dari Indonesia. Tahun ini, progressnya sangat signifikan hingga mencapai 3,7 juta boks,” sambungnya.
Kedua, pengembangan skema murur. Ini adalah skema pergerakan Jemaah dari Arafah melintas di Muzdalifah (tanpa turun dari bus), lalu langsung menuju Mina. Tujuannya, disamping memudahkan jemaah risiko tinggi (risti) dan lansia dalam berhaji (at-taysir), juga meminimalisir kepadatan di Muzdalifah. Tahun lalu ada sekitar 51 ribu jemaah yang mengikuti murur.
“Tahun ini, layanan ini menjangkau lebih dari 59ribu jemaah,” ujar Nasaruddin.
Ketiga, Kawal Haji sebagai sistem pelaporan respons cepat. Aplikasi ini dikembangkan pada tahun 2024 untuk memberikan ruang bagi jemaah, keluarga, bahkan masyarakat secara umum untuk bisa menyampaikan saran dan masukan. Selain kawal haji, tahun ini disiapkan juga WA Center Haji dan Call Center Haji.
“Alhamdulillah, saluran ini sangat efektif bagi petugas untuk dapat merespons dengan lebih cepat setiap saran dan problem yang dialami jemaah,” ucapnya.
Keempat, Fast Track pada tiga Embarkasi di Indonesia. Layanan fast track ada sejak 2019 di Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG). Selanjutnya, layanan ini juga diadakan di Embarkasi Surabaya (SUB). Mulai tahun lalu, selaian di JKG dan SUB, layanan ini juga disiapkan di Embarkasi Solo (SOC).
“Karena memudahkan jemaah, tahun ini kita pertahankan layanan fast track pada tiga embarkasi,” ujar Menag.
Kelima, pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Aplikasi ini telah meraih sertifikat SMKI ISO 27001. SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) ISO 27001 pada 21 Oktober 2024. Ini merupakan standar internasional yang mengatur cara organisasi mengelola keamanan informasi. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC). Aplikasi ini juga sudah teriintegrasi dengan IPS (international patient summary) milik Kementerian Kesehatan.
“Jadi, kartu jemaah bisa dibaca oleh petugas kesehatan Kemenkes atau Petugas Kesehatan Saudi untuk mengetahui riwayat kesehatan jemaah,” ujar Menag.
“Prosedur keamanan data pasien juga sudah menggunakan encrypt dan decrypt, sesuai standar WHO,” tandasnya. **
.
