Bahaya Sekali Negara Ini, Menteri Ambil Kebijakan Tidak Menguntungkan Dirinya Dijerat Tipikor

Bahaya Sekali Negara Ini, Menteri Ambil Kebijakan Tidak Menguntungkan Dirinya Dijerat Tipikor

- Author

Minggu, 3 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Pakar Hukum Pidana, Prof Jamin Ginting ikut mengomentari penangkapan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong.

Jamin berpendapat dari segi hukum, penangkapan Tom Lembong sangat tidak berdasar, ia menilai pengambilan kebijakan bagi seorang menteri yang tidak menguntungkan menteri tersebut seharusnya diberikan sanksi adminstratif bukan di jerat dengan pasal Tindak Pidana korupsi (Tipikor).

“Jika semua menteri mengambil kebijakan yang merugikan negara tetapi tidak menguntungkan dirinya di jerat dengan pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bahaya sekali negara ini. Seharusnya di berikan sanksi administratif.” Ucap Jamin Ginting dalam sebuah forum di Kompas TV, Sabtu (02/11/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan ini menilai, ada kesalahan penafsiran Pasal 2 Undang-undang Tipikor oleh Kejaksaan Agung.

Baca Juga :  DPR Tolak Keputusan MK Terkait UU Pilkada, Jokowi " Itu Hal Biasa "

“Kalau kita meneliti lebih mendalam, pasal 2 itu bukan tentang kesalahan mal administratif, bukan kesalahan kebijakan. Tetapi terkait perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, jika ada seorang Menteri yang di anggap merugikan negara, apakah kebijakan perdataan kah atau apakah kebijakan ranah hukum administratif.”

Jamin menilai, di pasal 2 tersebut jika menteri itu melakukan kesalahan administratif, tidak bisa di hukum pidana.

Ia juga menilai dalam kasus Tom Lembong, itu adalah kebjiakan administratif, harusnya di lakukan korektif administrasi, bukanya di tetapkan melanggar undang-undang tipikor.

Berita Terkait

Permudah Pembayaran Kartu Kredit Lewat Smartphone, YUKK Payment Gateway Luncurkan YUKKTap Digital
Rano Alfath Siap Tutup Mentari Pagi Jika Terbukti Ada Oknum Yayasan Lakukan Pemerasan Ke Warga Binaan
UU Perampasan Aset Disahkan, Sejumlah Pasal Dinilai Berpotensi Merugikan Rakyat
Pengiriman Tanaman Hias Jadi Bagian dari Ragam Layanan Retail KAI Logistik
Tanda Tangan Bahlil Buka Babak Baru Polemik Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Terancam?
207 Ribu Rumah Tersalurkan, BP Tapera Siapkan Percepatan hingga Penghujung Tahun
Belajar dari Gajah Sulong, Dar Edi Yoga Minta Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji Matang
KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Diduga Terima Bagian Rp1,26 Miliar dari Skandal Dana Hibah Jatim
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:28 WIB

Permudah Pembayaran Kartu Kredit Lewat Smartphone, YUKK Payment Gateway Luncurkan YUKKTap Digital

Jumat, 20 November 2026 - 11:01 WIB

Rano Alfath Siap Tutup Mentari Pagi Jika Terbukti Ada Oknum Yayasan Lakukan Pemerasan Ke Warga Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 13:03 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Sejumlah Pasal Dinilai Berpotensi Merugikan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 - 11:00 WIB

Pengiriman Tanaman Hias Jadi Bagian dari Ragam Layanan Retail KAI Logistik

Rabu, 18 November 2026 - 23:23 WIB

Tanda Tangan Bahlil Buka Babak Baru Polemik Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Terancam?

Berita Terbaru