JEJAKNARASI.ID.JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa kelembagaan ekosistem inovasi di tingkat daerah merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara maju pada 2045.
Hal ini disampaikan Bima dalam acara Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 terkait Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendorong Daya Saing yang Berkelanjutan dan Inklusif di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Bima mengatakan bahwa inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus mengoptimalkan bonus demografi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia optimistis, meskipun masih banyak daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas, penguatan ekosistem inovasi dapat membuka ruang-ruang pertumbuhan baru dan mendorong kemajuan daerah.
“Tugas kita sekalian adalah membangun ekosistem inovasi. Kepala daerah berganti, bupati pensiun, gubernur selesai, tapi inovasi sudah menjadi bagian dari kelembagaan atau terbangunnya ekosistem inovasi. Bicara ekosistem inovasi di situ ada riset, di situ ada regulasi, di situ ada pelembagaan, di situ ada aktor-aktor dan di situ ada pendanaan,” katanya.
Bima menyayangkan apabila inovasi hanya dijalankan demi meraih penghargaan tanpa memperhatikan kesinambungan program.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melampaui pola kolaborasi biasa dan beralih ke pendekatan co-creation, di mana seluruh pemangku kepentingan terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Bima lantas mendorong pembentukan “Rumah Inovasi Daerah” sebagai ruang bagi kampus, komunitas, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), serta dinas terkait untuk menciptakan solusi nyata bagi masyarakat.
“Inovasi bukan gimmick. Inovasi adalah fokus pada solusi. Inovasi harus ada nilai tambah. Inovasi harus terintegrasi pada sistem, bukan tempelan saja. Inovasi memberikan manfaat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Bima mengusulkan sejumlah terobosan yang dapat diimplementasikan para pihak.
Upaya tersebut antara lain membangun blended finance untuk mendanai riset daerah, jalur fast track adopsi teknologi, hingga menjadikan inovasi sebagai indikator kinerja utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia berharap BRIDA dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat berperan aktif sebagai driving force dalam memperkuat ekosistem riset di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Inovasi yang melembaga merupakan mesin pertumbuhan yang tidak boleh padam meskipun kepemimpinan berganti.
Bima mengingatkan para kepala daerah agar menjadikan berbagai indeks, termasuk IDSD, sebagai stimulan kebijakan yang nyata, bukan sekadar beban administratif.**
