JEJAKNARASI.ID.JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menegaskan bahwa praktik judi online masih menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, meski perputaran dananya dilaporkan mengalami penurunan signifikan.
Ia mendorong penguatan kewenangan dan teknologi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar mampu bertindak lebih prefentif dalam menghadapi kejahatan keuangan berbasis digital.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama PPATK, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026), Habib Aboe menyampaikan apresiasi atas kinerja lembaga intelijen keuangan tersebut yang dinilai memegang peran strategis dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, PPATK merupakan salah satu “instrumen terkuat negara” dalam melindungi ekonomi dari berbagai kejahatan finansial, mulai dari korupsi, pendanaan terorisme, hingga judi online.
“Kalau kita ringkas dalam satu kalimat, peran PPATK itu sangat berat. Tapi justru di situlah urgensinya. Negara membutuhkan PPATK yang kuat, dan DPR siap membahas dukungan apa saja yang dibutuhkan,” ujar Habib Aboe.
Ia menyoroti data paparan PPATK yang menunjukkan bahwa perputaran dana judi online menurun sekitar 20 persen menjadi Rp286,84 triliun. Meski demikian, Habib Aboe mengingatkan bahwa judi online masih mendominasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, dengan porsi mencapai 47,49 persen.
“Dampaknya sangat terasa di masyarakat. Judi online ini bukan hanya meningkatkan kriminalitas, tapi juga memicu konflik rumah tangga hingga perceraian. Ini bukan persoalan sepele,” katanya.
Mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu juga menyoroti munculnya modus baru dalam transaksi judi online, khususnya melalui QRIS dan dompet digital.
Berdasarkan data PPATK, sekitar 12,3 juta orang tercatat melakukan deposit judi online menggunakan QRIS dan e-wallet, angka yang dinilai mencerminkan kemampuan bandar memanfaatkan celah sistem pembayaran digital.
“Sekarang bandar judi jauh lebih maju. Pertanyaannya, apakah kita hanya bertindak setelah transaksi terjadi, atau sudah punya sistem yang benar-benar preventif?” ujarnya.
Ia mempertanyakan sejauh mana koordinasi PPATK dengan Bank Indonesia dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam mendeteksi serta melakukan pemblokiran otomatis terhadap transaksi QRIS yang terindikasi judi online berbasis profil risiko.
Selain itu, Habib Aboe mengangkat temuan PPATK terkait konversi hasil kejahatan judi online ke aset kripto senilai Rp1,08 triliun. Menurutnya, hal ini menimbulkan risiko baru, terutama karena jaringan judi online kerap terhubung dengan sindikat lintas negara.
“Pembekuan rekening bank domestik jangan sampai sia-sia karena dananya sudah berpindah ke kripto yang lebih sulit dilacak. Apakah PPATK sudah dibekali teknologi blockchain analytics yang mumpuni?” katanya lagi.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung kinerja PPATK sepanjang 2025 yang menghasilkan 1.540 produk intelijen keuangan, dengan tingkat umpan balik dari aparat penegak hukum mencapai 62,5 persen.
Namun, ia mempertanyakan apakah umpan balik tersebut sebatas respons administratif atau benar-benar ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penegakan hukum.
“PPATK ini intelijen keuangan negara. Maka yang kita dorong bukan hanya laporan, tetapi dampak nyata dalam penegakan hukum,” pungkas legislator PKS dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I tersebut. **
