DPR dan Dewan Pers Sepakat Pasal 8 UU Pers Konstitusional, PWI Tekankan Penguatan Implementasi

DPR dan Dewan Pers Sepakat Pasal 8 UU Pers Konstitusional, PWI Tekankan Penguatan Implementasi

- Author

Jumat, 31 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JEJAKNARASI.ID.JAKARTA – Pengurus PWI Pusat menegaskan kembali perlunya penguatan implementasi perlindungan wartawan di lapangan.

Penekanan ini disampaikan dalam Keterangan Tambahan Resmi (KTR) PWI Pusat di sidang lanjutan uji materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (29/10/2025) siang.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo ini beragenda mendengarkan keterangan dari DPR RI dan Dewan Pers, serta Keterangan Tambahan Resmi dari PWI Pusat sebagai Pihak Terkait.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM), yang mempersoalkan frasa ‘mendapat perlindungan hukum’ dalam Pasal 8 UU Pers karena dinilai multitafsir dan belum memberi jaminan hukum yang memadai.

PWI Pusat, yang diwakili oleh Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, menyampaikan Keterangan Tambahan Resmi tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum Akhmad Munir. PWI Pusat sepakat bahwa Pasal 8 UU Pers tetap konstitusional, namun menyoroti lemahnya implementasi di lapangan.

“Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai kewajiban aktif negara, bukan sekadar tanggung jawab moral. Negara harus hadir secara nyata melalui kebijakan dan koordinasi antar-lembaga ketika wartawan menghadapi ancaman atau kriminalisasi,” tegas Akhmad Munir dalam keterangan resminya Rabu (29/10/2025)

Baca Juga :  Baru Buka Suara Usai Tak Dinafkahi, Berikut Deretan Fasilitas Mewah Lisa Mariana Diduga Dari Ridwan Kamil 

Demi menjamin perlindungan yang efektif, PWI Pusat mengusulkan pembentukan Protokol Nasional Perlindungan Wartawan. Protokol ini diharapkan dapat menjadi pedoman kerja bersama antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi wartawan dalam penanganan kasus yang melibatkan kerja jurnalistik.

Dalam sidang tersebut, DPR RI melalui Rudianto Lallo, Anggota Komisi III, menegaskan bahwa Pasal 8 UU Pers konstitusional dan sudah memberikan perlindungan hukum yang proporsional selama wartawan menjalankan tugas sesuai UU dan Kode Etik Jurnalistik.

Menurut anggota dewan dari Dapil Sulsel itu, frasa tersebut tidak memberikan kekebalan hukum, melainkan jaminan agar wartawan bekerja secara aman dan profesional.

Senada dengan DPR, Abdul Manan yang mewakili Dewan Pers menyampaikan bahwa Pasal 8 merupakan norma payung (umbrella norm) yang menjadi dasar Dewan Pers menjalankan fungsi perlindungan, termasuk melalui Nota Kesepahaman Dewan Pers–Polri. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan besar dalam implementasi.

“Bukan norma yang bermasalah, tapi penerapannya. Masih ada aparat di daerah yang belum memahami mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik melalui Dewan Pers,” ujar Abdul Manan.**

Berita Terkait

UU Perampasan Aset Disahkan, Sejumlah Pasal Dinilai Berpotensi Merugikan Rakyat
Pengiriman Tanaman Hias Jadi Bagian dari Ragam Layanan Retail KAI Logistik
Tanda Tangan Bahlil Buka Babak Baru Polemik Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Terancam?
207 Ribu Rumah Tersalurkan, BP Tapera Siapkan Percepatan hingga Penghujung Tahun
Belajar dari Gajah Sulong, Dar Edi Yoga Minta Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji Matang
KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Diduga Terima Bagian Rp1,26 Miliar dari Skandal Dana Hibah Jatim
BRI Region 6 Perkuat Sinergi Agen BRILink Dukung Pertumbuhan Bisnis Layanan Perbankan
KPMI Gelar DBS Series #5 Build to Last, Dorong Bisnis Muslim Berkelanjutan
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:03 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Sejumlah Pasal Dinilai Berpotensi Merugikan Rakyat

Rabu, 18 November 2026 - 23:23 WIB

Tanda Tangan Bahlil Buka Babak Baru Polemik Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Terancam?

Rabu, 18 November 2026 - 11:10 WIB

207 Ribu Rumah Tersalurkan, BP Tapera Siapkan Percepatan hingga Penghujung Tahun

Rabu, 18 November 2026 - 11:03 WIB

Belajar dari Gajah Sulong, Dar Edi Yoga Minta Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji Matang

Selasa, 17 November 2026 - 08:21 WIB

KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Diduga Terima Bagian Rp1,26 Miliar dari Skandal Dana Hibah Jatim

Berita Terbaru