Polemik Pindah PNS dari SBT: Hamid Rahayaan: Jangan Paksa Gubernur Langgar Aturan

Polemik Pindah PNS dari SBT: Hamid Rahayaan: Jangan Paksa Gubernur Langgar Aturan

- Author

Jumat, 29 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 JEJAKNARASI.ID, AMBON – Polemik terkait desakan agar Gubernur Maluku menerima 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ke lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tanpa rekomendasi bupati, menuai sorotan tajam. Tokoh Maluku Hamid Rahayaan menilai, langkah tersebut bukan hanya pemaksaan kehendak, tetapi juga berpotensi melanggar aturan kepegawaian.

“Gubernur dipilih rakyat untuk mengurus kepentingan seluruh masyarakat di 11 kabupaten/kota, bukan untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu. Apalagi jika desakan itu mengabaikan undang-undang kepegawaian,” tegas Rahayaan, Jumat (29/8/2025).

Ia menilai, pihak-pihak yang menekan Gubernur dengan membawa nama Wakil Gubernur Abdul Fanat, justru menyesatkan publik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Wakil gubernur itu tugasnya membantu gubernur, bukan memaksakan kepentingan kelompoknya. Kalau ada yang tidak puas dengan kewenangan wakil gubernur sesuai amanat undang-undang, silakan minta beliau mundur, jangan bikin konten yang meresahkan masyarakat,” tandasnya.

Lebih lanjut, Rahayaan mengingatkan masyarakat SBT agar tidak menuntut berlebihan. “Khususnya masyarakat SBT harusnya sadar, posisi Wakil Gubernur saja sudah menjadi representasi dari daerah itu. Malu dong, dengan masyarakat Maluku lainnya yang juga bekerja keras memenangkan pasangan HL-AF tanpa menuntut berlebihan,” katanya.

Baca Juga :  PP Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan 18 Februari 2026, Ini Alasannya

Ia bahkan menyinggung fakta Pilkada lalu, di mana Abdul Fanat kalah di basisnya sendiri, SBT.

“Kemenangan HL-AF lebih banyak karena faktor Pak Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI. Publik melihat HL sebagai kader murni Gerindra yang membawa harapan perubahan untuk Maluku,” jelasnya.

Hamid juga mengingatkan bahwa pemerintahan HL-AF baru berjalan enam bulan, sehingga wajar jika belum terlihat hasil signifikan.

“Beban utang peninggalan pemerintahan sebelumnya sangat besar. Itu jadi tantangan tersendiri. Tapi saya percaya, Maluku bisa keluar dari problem kemiskinan asalkan pemerintah dan rakyat bergandengan tangan mencari solusi bersama,” ucapnya penuh optimisme. “Demi rakyat dan Maluku pung baee,” pungkas Hamid Rahayaan. (hud)

 

Berita Terkait

Dari Kampus ke Dunia: Kemendag Kuatkan Wirausaha Muda Ekspor via Campuspreneur
Bahas Sekolah Rakyat di KPK, Mensos Gus Ipul Ajukan Usulan Ini
Jelang Piala Dunia 2026 Polri Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan dan Judi Bola
13 Korban Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Masih Mendapat Penanganan Intensif
Korban Tewas Terus Bertambah, PMJ Usut Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Dewan Pembina JMSI Banten Encop Sopia Raih Gelar Doktor Ilmu Politik UI
10 Jenazah Korban Kecelakaan Kereta di RS Polri Belum Teridentifikasi, Polisi Fasilitasi Pengecekan oleh Keluarga
Pernah Tersandung Kasus Penyebaran Berita Bohong, Berikut Profil Menteri LH Jumhur Hidayat
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 18:28 WIB

Dari Kampus ke Dunia: Kemendag Kuatkan Wirausaha Muda Ekspor via Campuspreneur

Jumat, 8 Mei 2026 - 18:05 WIB

Bahas Sekolah Rakyat di KPK, Mensos Gus Ipul Ajukan Usulan Ini

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:31 WIB

Jelang Piala Dunia 2026 Polri Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan dan Judi Bola

Kamis, 7 Mei 2026 - 15:25 WIB

13 Korban Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Masih Mendapat Penanganan Intensif

Rabu, 29 April 2026 - 14:42 WIB

Korban Tewas Terus Bertambah, PMJ Usut Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Berita Terbaru

Opini

Fenomena Flexing: Harga Diri Diukur dari Barang Mewah

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:17 WIB