JEJAKNARASI.ID,JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar rutin turun ke pasar untuk mengecek harga pangan.
Upaya ini penting dilakukan untuk mengendalikan harga yang berdampak terhadap laju inflasi.
Berdasarkan data Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pada April 2025, Tomsi mengungkapkan, dari seluruh kabupaten/kota, baru 44 di antaranya yang melakukan sidak ke pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemda dalam melakukan pengendalian harga. Ia juga mempersilakan Pemda untuk mengklarifikasi jika daerahnya belum terdata.
“Yang jelas teman-teman Pemda (kabupaten/kota) yang turun dan sidak ke pasar mengecek harga-harga ini baru 44,” jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Lebih lanjut, Tomsi juga membeberkan jumlah daerah yang telah berkoordinasi dengan daerah penghasil untuk memenuhi ketersediaan pangan.
Berdasarkan sumber data serupa, langkah tersebut baru dilakukan oleh 10 kabupaten/kota.
“Yang lainnya baru hanya mengecek yang rapat-rapat tapi tindak lanjutnya belum ada,” ujarnya.
Sementara itu, pencanangan gerakan menanam baru dilakukan oleh 30 kabupaten/kota.
Ia menekankan, meski baru sebatas pencanangan, hal ini menunjukkan, daerah tersebut memiliki kemauan untuk mengatasi permasalahan harga pangan, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat.
Ditegaskan pula, Pemda harus berusaha keras untuk melayani masyarakat, termasuk dalam pengendalian harga.
Data yang ditunjukkannya menggambarkan masih sangat sedikit daerah yang berupaya optimal mengendalikan harga. Ia berharap, kepala daerah yang baru dapat bekerja lebih optimal dalam melaksanakan visi dan misinya.
“Tolong upaya-upaya langkahnya kita tunggu dan kita pantau,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Tomsi juga berdialog dengan sejumlah Pemda yang harga beberapa komoditas pangannya berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ia menyarankan beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemda dalam menangani persoalan tersebut, salah satunya dengan rutin turun ke pasar dan bekerja sama dengan daerah penghasil.
Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber. Mereka di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.
Turut bergabung secara virtual sejumlah narasumber lainnya, antara lain perwakilan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI. Forum ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran Pemda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat terkait lainnya.**
