JEJAKANARASI.ID.JAKARTA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kesiapan rantai pasok dan koordinasi antar-kementerian dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurut dia, perbedaan kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia, memerlukan strategi khusus dalam distribusi dan pengelolaan bahan pangan.
Hal tersebut diungkapkan kepada awak media, usai dirinya menghadiri Rapat Koordinasi World Wide Community Resilience and Adaptation (WWCRA) yang berlangsung di di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (3/3/2025).
“Aman-aman saja kalau kita tidak terburu-buru. Kami baru saja menggelar rapat koordinasi mengenai persiapan ini. Sudah hampir dua bulan dipersiapkan, dan diperkirakan akan mulai berjalan pada Maret. Setiap bulan, anggaran yang diserap bisa mencapai jumlah yang signifikan,” ungkapnya..
“Persiapan rantai pasok di Jawa tentu berbeda dengan Sumatera dan Indonesia Timur. Kita perlu menyesuaikan bahan-bahannya dengan kondisi di masing-masing daerah. Program ini akan berdampak besar, dengan target penerima manfaat mencapai 82 hingga 84 juta orang. Oleh karena itu, perlu ada aturan yang jelas agar pelaksanaannya berjalan optimal,” sambung menteri yang akrab disapa Zulhas itu.
Ia menilai, koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan distribusi pangan yang efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Di Jawa mungkin lebih banyak ayam, sedangkan di daerah lain seperti Sumatera dan Indonesia Timur lebih membutuhkan ikan. Kita harus memastikan ketersediaan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah,” tutup Zulhas.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan strategi konkret dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, mengoptimalkan distribusi pangan, serta memastikan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait.
Hadiri dalam rapat tersebut, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Dasar, Menteri Desa dan Pembangunan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kedaulatan dan Perikanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kepala Kantor Kepresidenan.**
