Mahasiswa Tanah Air Demo Indonesia Gelap, Begini Tanggapan Istana

Mahasiswa Tanah Air Demo Indonesia Gelap, Begini Tanggapan Istana

- Author

Rabu, 19 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salah satu demo mahasiswa Indonesia Gelap  ( Foto : Gunawan/ jejaknarasi, id)

Salah satu demo mahasiswa Indonesia Gelap ( Foto : Gunawan/ jejaknarasi, id)

JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Aksi mahasiswa Tanah Air bertajuk ‘Indonesia Gelap’ dilancarkan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Demo tersebut dilakukan guna menanggapi kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada pendidikan nasional.

Hal itu diutarakan oleh para mahasiswa BEM SI di Jawa Barat yang juga menggelar aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (17/2/2025) lalu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Massa yang hadir merupakan mahasiswa dari kampus-kampus di Bandung Raya. Dalam aksi itu, para mahasiswa berorasi hingga membentangkan poster yang mengkritik kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah RI.

Para mahasiswa di Bandung juga sempat membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap dapat menurunkan mutu pendidikan nasional.

“Pemerintah pusat sudah seharusnya mengkaji kembali aturan efisiensi yang berdampak ke pendidikan,” ujar seorang mahasiswa dalam orasinya.

Selain itu, Plt. Ketua Bem Kema Unpad Rhido Anwari Aripin dalam aksinya mengungkapkan, mereka membawa sejumlah tuntutan berisi beberapa poin yang intinya mendesak pemerintah segera merevisi kebijakan evaluasi anggaran.

“Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

Salah satu poin tuntutan massa mahasiswa dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ di Bandung, yakni meminta anggaran pendidikan.

“Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa. Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi,” ujar Rhido.

Baca Juga :  Rapat Bersama Menteri di Aceh Tamiang, Presiden Beberkan Alasan Tidak Menetapkan Banjir Bandang Sumatera Sebagai Bencana Nasional

“Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan,” tandasnya.

Berkaca dari hal itu, pihak Istana kini telah menanggapi atau merespon terkait demo mahasiswa ‘Indonesia Gelap’, terkhusus soal efisiensi anggaran RI yang dinilai berdampak ke pendidikan nasional. Berikut ulasan selengkapnya:

– Istana: Biaya Operasional hingga Beasiswa Tak Dikurangi

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap pesan Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran yang disampaikan mahasiswa dalam aksi ‘Indonesia Gelap’, pada Senin, 17 Februari 2025.

Hasan menyampaikan pesan Prabowo yang menegaskan biaya operasional perguruan tinggi hingga beasiswa tidak boleh dikurangi di tengah efisiensi anggaran RI.

“Beliau (Prabowo) tekankan juga, tolong sampaikan ke teman-teman yang dari kampus bahwa dari presiden tegaskan itu, soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP kuliah, beasiswa, sama sekali tidak boleh dikurangi,” ungkap Hasan Nasbi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025.

“Itu statement presiden soal tuntutan mahasiswa (‘Indonesia Gelap’),” tegas Hasan.

Terkait adanya kemungkinan terima perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi ‘Indonesia Gelap’, Hasan mengaku Prabowo sejauh belum menerima informasi apa pun.

“Sejauh ini saya belum menerima informasi apapun, tapi presiden menanggapi informasi yang beredar tentang pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah, atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar,” tegas Hasan.

“Dan presiden bilang, ini (pemotongan) tidak boleh dilakukan,” tandasnya.*

 

Editor : Sirhan Sahri

Berita Terkait

KOSPI dan MBG Watch Somasi Prabowo, Buntut 43 Ribu Orang Keracunan MBG
PKH Tahap 3 Tahun 2026: Jadwal Penyaluran dan Cara Cek Penerima melalui HP
Komisi IX DPR Minta BGN Beri Kompensasi Korban MBG dan Tuntut Pemulihan Total
Prabowo Perintahkan 11 Kapal Cari 5 Jurnalis dan 3 Kru Hilang di Selat Sunda
BNN Dorong Pengawasan Ketat Produk Vape untuk Cegah Penyalahgunaan Zat Berbahaya
Pagu Aspirasi Dewan atau Usulan Forum Musrenbang, Mana Lebih Prioritas?
Anies Pertanyakan Batas Jumlah Korban Keracunan MBG Agar Pemerintah Mau Evaluasi Total
Anies Baswedan Kritik Keracunan MBG, Desak Pemerintah Evaluasi Total
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 12:27 WIB

KOSPI dan MBG Watch Somasi Prabowo, Buntut 43 Ribu Orang Keracunan MBG

Jumat, 11 September 2026 - 11:45 WIB

PKH Tahap 3 Tahun 2026: Jadwal Penyaluran dan Cara Cek Penerima melalui HP

Kamis, 10 September 2026 - 22:50 WIB

Komisi IX DPR Minta BGN Beri Kompensasi Korban MBG dan Tuntut Pemulihan Total

Kamis, 10 September 2026 - 22:44 WIB

Prabowo Perintahkan 11 Kapal Cari 5 Jurnalis dan 3 Kru Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 - 22:38 WIB

BNN Dorong Pengawasan Ketat Produk Vape untuk Cegah Penyalahgunaan Zat Berbahaya

Berita Terbaru

Tangerang

Kota Tangerang Suguhkan Culinary Day di The Ultimate 10K Series

Sabtu, 12 Sep 2026 - 22:05 WIB