Diduga Langgar Aturan Masa Tenang, Raffi Ahmad Bisa Dijerat Sanksi Pidana

Diduga Langgar Aturan Masa Tenang, Raffi Ahmad Bisa Dijerat Sanksi Pidana

- Author

Selasa, 26 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Artis sekaligus pengusaha, Raffi Ahmad, diduga melakukan pelanggaran aturan masa tenang Pemilu atau Pilkada.

Melalui media sosial Instagram Pribadinya pada Senin malam (25/11/2024). Raffi mengunggah surat tertulis dari Prabowo Subianto terkait seruannya untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.

Dalam foto artikel yang di unggah pada akun Instagram Raffi yang saat ini menjabat sebagai utusan Presiden RI ini, bernarasi ajakan bagi seluruh masyarakat Jakarta untuk memilih pasangan Rido.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam artikel tersebut tertulis seruan Prabowo mengatasnamakan ketua partai Gerindra, menghimbau kepada warga Jakarta untuk memilih pemimpin yang baik, karena menurut Prabowo, pilihan warga Jakarta nantinya bukan hanya untuk kebaikan Jakarta saja, melainkan juga untuk masa depan Indonesia yang lebik baik lagi.

Prabowo pun menilai, pasangan Ridwan Kamil – Suswono merupakan dua putra terbaik yang memiliki rekam jejak dalam kehidupan mereka yang begitu gemilang, yang sudah menghasilkan karya-karya dan pemikiran besar untuk Rakyat Indonesia.

Baca Juga :  Dandim 1715/Yahukimo Serahkan Bantuan KASAD Tas dan Seragam Sekolah kepada Anak Sekolah di Dekai Yahukimo

Foto artikel yang di unggah Raffi tersebut dalam 2 jam sudah di sukai lebih dari 107ribu orang dan dibanjiri lebih dari  5.000 komentar.

Saat ini unggahan tersebut sudah di hapus olehnya karena banyak netizen yang berkomentar dalam unggahan tersebut yang menilai unggahan tersebut tidak layak ditayangkan karena sudah memasuki masa tenang.

Untuk diketahui, menurut ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Dalam aturan pada masa tenang, semua bentuk kampanye, baik melalui media sosial, media massa, maupun tatap muka, dilarang keras. Hal ini termasuk kampanye positif, negatif, maupun hitam. Menurut undang-undang, pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi tegas, yaitu sanksi pidana dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Lebih lanjut, Bagja mengatakan, seluruh alat peraga kampanye (APK), seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul, harus sudah dicopot oleh tim kampanye. Aturan ini bertujuan menciptakan ruang publik yang netral dan bebas dari pengaruh kampanye. (/JS)

 

 

Berita Terkait

Anies Pertanyakan Batas Jumlah Korban Keracunan MBG Agar Pemerintah Mau Evaluasi Total
Anies Baswedan Kritik Keracunan MBG, Desak Pemerintah Evaluasi Total
MKKE BPK Perkuat Integritas dan Penegakan Kode Etik Demi Jaga Kepercayaan Publik
Karier Cemerlang Pak Bray: Dari Pemburu Bandar Narkoba ke Divpropam Polri
GMNI DKI Jakarta Apresiasi Ketegasan Dasco, Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Video Budi Arie Disinyalir Jadi Pengalihan Isu Sayembara Ijazah SMA Gibran
Praktis Tanpa Ribet, Begini 7 Langkah Urus Akta Kelahiran Lewat HP
Bukan di Blokir, Ini Klarifikasi Polisi Soal Rekening Penghimpun Dana AMPB
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 21:18 WIB

Anies Pertanyakan Batas Jumlah Korban Keracunan MBG Agar Pemerintah Mau Evaluasi Total

Selasa, 8 September 2026 - 17:20 WIB

Anies Baswedan Kritik Keracunan MBG, Desak Pemerintah Evaluasi Total

Kamis, 3 September 2026 - 19:37 WIB

MKKE BPK Perkuat Integritas dan Penegakan Kode Etik Demi Jaga Kepercayaan Publik

Selasa, 1 September 2026 - 00:12 WIB

Karier Cemerlang Pak Bray: Dari Pemburu Bandar Narkoba ke Divpropam Polri

Kamis, 27 Agustus 2026 - 17:18 WIB

GMNI DKI Jakarta Apresiasi Ketegasan Dasco, Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Berita Terbaru