JEJAKNARASI.ID.JAKARTA – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menegaskan, selama 25 tahun KPPU telah menjadi garda depan dalam melawan praktek bisnis tidak sehat. Praktek tersebut diantaranya monopoli, kartel, hingga praktik curang dalam tender.
Penegasan itu disampaikan saat berpidato pada peringatan HUT ke 25 KPPU yang digelar di halaman Kantor KPPU kawasan jalan Juanda Jakarta Pusat,
“Persaingan usaha bukan hanya soal harga dan produk. Ia adalah napas demokrasi ekonomi. Ia adalah harapan agar si kecil bisa tumbuh bersama si besar,” tegasnya Sabtu (7/6/2025).
Pria yang akrab disapa Ifan itu juga membeberkan raihan yang telah dicapai KPPU selama 25 tahun. Dia menyebut ada 233 perkara kolusi dan persekongkolan tender yang berhasil diusutnya. Kemudian 183 kasus monopoli dan diskriminasi terhadap pelaku usaha telah ditindak.
Tidak hanya itu, KPPU juga telah menjatuhkan denda terhadap sejumlah perusahaan senilai lebih dari Rp3 triliun denda dijatuhkan, dan sekitar Rp1 triliun telah masuk kas negara. Selanjutnya 1.667 merger dan akuisisi telah dikawal untuk mencegah distorsi pasar,
“KPPU juga telah mereformasi sebanyak 325 kebijakan guna mendorong dan menciptakan iklim usaha yang adil. Dan tak kalah penting, KPPU membangun budaya sadar persaingan usaha dari Sabang sampai Merauke,” beber Ifan.
Dalam kesempatan tersebut, Ifan juga menyoroti tantangan baru di era digital. Menurutnya, kekuatan pasar kini tersembunyi dalam algoritma, server, dan data, bukan lagi hanya pada mesin dan gudang. Tantangan seperti abuse of dominance, killer acquisitions, hingga data-driven collusion membutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif dan kolaboratif.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak; pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat sipil, hingga generasi muda, untuk menjadi bagian dari perjuangan menegakkan keadilan ekonomi.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Ekonomi yang sehat hanya bisa dibangun melalui kolaborasi dan komitmen bersama. Regulasi yang berani, etika bisnis yang dijunjung, dan sikap berani rakyat untuk mengatakan tidak pada praktik bisnis tidak sehat,” ungkapnya.
Terkait perubahan struktur internal KPPU, seperti transformasi sistem kepegawaian, Ifan menjelaskan tidak mengubah semangat lembaga ini. Ditegaskan KPPU akan terus menjadi lembaga yang lincah, tajam, dan berani berdiri di sisi rakyat.
“KPPU harusnya tidak lagi sekadar lembaga pengawas. Namun penjaga agar semua pelaku usaha, besar, menengah maupun kecil, memiliki hak yang sama untuk tumbuh. Dengan mengawasi praktik bisnis dan mendorong iklim kompetisi yang sehat, KPPU memastikan bahwa harga barang tidak dimanipulasi, konsumen mendapat pilihan yang adil, dan usaha kecil tidak terpinggirkan,”jelasnya.
Ifan menilai, di tengah cepatnya perubahan ekonomi digital, keberadaan KPPU menjadi semakin krusial. Masyarakat perlu menyadari bahwa persaingan usaha yang sehat berarti harga yang lebih adil, inovasi yang terus tumbuh, dan ekonomi yang lebih merata.
Oleh karena itu, semangat perayaan 25 tahun, KPPU mengajak masyarakat untuk turut menilai pentingnya keberadaan lembaga ini. Dukungan publik sangat dibutuhkan agar KPPU semakin kuat dan budaya persaingan usaha makin tertanam dalam kehidupan ekonomi Indonesia.
“Karena ekonomi yang adil bukan hanya tentang pertumbuhan, tetapi yang berdampak dan tentang siapa yang boleh ikut bertumbuh,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Amandemen UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto yang turut hadir langsung mendukung penuh upaya amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999.Menurut dia, implementasi tugas KPPU yang semakin berat ke depannya. **
