Mahasiswa Tanah Air Demo Indonesia Gelap, Begini Tanggapan Istana

Mahasiswa Tanah Air Demo Indonesia Gelap, Begini Tanggapan Istana

- Author

Rabu, 19 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salah satu demo mahasiswa Indonesia Gelap  ( Foto : Gunawan/ jejaknarasi, id)

Salah satu demo mahasiswa Indonesia Gelap ( Foto : Gunawan/ jejaknarasi, id)

JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Aksi mahasiswa Tanah Air bertajuk ‘Indonesia Gelap’ dilancarkan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Demo tersebut dilakukan guna menanggapi kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada pendidikan nasional.

Hal itu diutarakan oleh para mahasiswa BEM SI di Jawa Barat yang juga menggelar aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (17/2/2025) lalu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Massa yang hadir merupakan mahasiswa dari kampus-kampus di Bandung Raya. Dalam aksi itu, para mahasiswa berorasi hingga membentangkan poster yang mengkritik kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah RI.

Para mahasiswa di Bandung juga sempat membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap dapat menurunkan mutu pendidikan nasional.

“Pemerintah pusat sudah seharusnya mengkaji kembali aturan efisiensi yang berdampak ke pendidikan,” ujar seorang mahasiswa dalam orasinya.

Selain itu, Plt. Ketua Bem Kema Unpad Rhido Anwari Aripin dalam aksinya mengungkapkan, mereka membawa sejumlah tuntutan berisi beberapa poin yang intinya mendesak pemerintah segera merevisi kebijakan evaluasi anggaran.

“Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

Salah satu poin tuntutan massa mahasiswa dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ di Bandung, yakni meminta anggaran pendidikan.

“Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa. Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi,” ujar Rhido.

Baca Juga :  Cegah Amuk Massa, Lesbumi NU Ingatkan Tanggap Baca Ayat-ayat Kauniyah

“Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan,” tandasnya.

Berkaca dari hal itu, pihak Istana kini telah menanggapi atau merespon terkait demo mahasiswa ‘Indonesia Gelap’, terkhusus soal efisiensi anggaran RI yang dinilai berdampak ke pendidikan nasional. Berikut ulasan selengkapnya:

– Istana: Biaya Operasional hingga Beasiswa Tak Dikurangi

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap pesan Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran yang disampaikan mahasiswa dalam aksi ‘Indonesia Gelap’, pada Senin, 17 Februari 2025.

Hasan menyampaikan pesan Prabowo yang menegaskan biaya operasional perguruan tinggi hingga beasiswa tidak boleh dikurangi di tengah efisiensi anggaran RI.

“Beliau (Prabowo) tekankan juga, tolong sampaikan ke teman-teman yang dari kampus bahwa dari presiden tegaskan itu, soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP kuliah, beasiswa, sama sekali tidak boleh dikurangi,” ungkap Hasan Nasbi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025.

“Itu statement presiden soal tuntutan mahasiswa (‘Indonesia Gelap’),” tegas Hasan.

Terkait adanya kemungkinan terima perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi ‘Indonesia Gelap’, Hasan mengaku Prabowo sejauh belum menerima informasi apa pun.

“Sejauh ini saya belum menerima informasi apapun, tapi presiden menanggapi informasi yang beredar tentang pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah, atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar,” tegas Hasan.

“Dan presiden bilang, ini (pemotongan) tidak boleh dilakukan,” tandasnya.*

 

Editor : Sirhan Sahri

Berita Terkait

Gelar Rapat dengan Menteri PKP, BP Tapera Siapkan Akad Massal 71.000 Unit Rumah Subsidi
SK Pengangkatan Belum Juga Diterima, Manager KDMP Merasa di PHP Pemerintah
BPK Audit LK BPI Danantara 2025, Identifikasi Resiko Kecurangan Laporan
Menko Pangan Resmikan PSEL Bogor Raya 1, SUCOFINDO Dukung Percepatan Penanganan Darurat Sampah Nasional
276 Young Leaders PFmuda 2026 Ditantang Ubah Masalah Menjadi Solusi Berdampak melalui Case Challenge
KPK Dalami Dugaan Aliran Suap ATR/BPN Ratusan Miliar ke Kegiatan Muktamar Agustus Lalu
KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Nusron Wahid di Kasus Suap HGB Ratusan Miliar di ATR/BPN
KPK Buka Peluang Bidik Proyek Pagar Laut Pasca Bongkar Skandal Dugaan Suap di ATR/BPN
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Gelar Rapat dengan Menteri PKP, BP Tapera Siapkan Akad Massal 71.000 Unit Rumah Subsidi

Senin, 21 September 2026 - 07:39 WIB

SK Pengangkatan Belum Juga Diterima, Manager KDMP Merasa di PHP Pemerintah

Sabtu, 19 September 2026 - 07:29 WIB

BPK Audit LK BPI Danantara 2025, Identifikasi Resiko Kecurangan Laporan

Jumat, 18 September 2026 - 16:16 WIB

Menko Pangan Resmikan PSEL Bogor Raya 1, SUCOFINDO Dukung Percepatan Penanganan Darurat Sampah Nasional

Jumat, 18 September 2026 - 11:15 WIB

276 Young Leaders PFmuda 2026 Ditantang Ubah Masalah Menjadi Solusi Berdampak melalui Case Challenge

Berita Terbaru

Ekonomi & Bisnis

Bitcoin Tembus US$87.000, Seberapa Tinggi BTC Bisa Melaju?

Selasa, 22 Sep 2026 - 11:17 WIB