JEJAKNARASI.ID, JAKARTA – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Front Pengadilan Rakyat, turun ke jalan menyuarakan aksi di depan kantor Kementerian ESDM jalan Merdeka Selatan, Gambir Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2025).
Aliansi mahasiswa yang terdiri dari beberapa organisasi di antaranya: GMNI Jakarta Selatan, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Mahasiswa Nasional (FMN), GMNI Jakarta Pusat, GMNI Jakarta Timur, GMNI Jakarta Barat dan GMNI Kota Tangerang Selatan menuntut pemerintah segera copot Bahlil dari kursi menteri ESDM yang membuat Kebijakan memperparah ekonomi rakyat dan mereka pun menolak IUP Kampus.
Dalam pernyataannya, mereka berpandangan situasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia semakin memperparah penderitaan rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, pengangguran meningkat, dan ketimpangan sosial semakin melebar.
Di tengah kondisi ini, mereka pun menilai pemerintah justru mengesampingkan kepentingan rakyat dengan melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan, seperti pemagaran laut di PIK 2, kebijakan energi yang tidak berpihak, dan eksploitasi tambang di lingkungan kampus. Keterlibatan TNI-POLRI dalam proyek PSN serta kebijakan impor LPG yang merugikan rakyat semakin memperburuk situasi.
Ketua GMNI Trisakti, Mafakhir Kaffa yang ikut berorasi menilai pemerintah seperti tidak peduli dengan penderitaan masyarakat saat ini.
“Apakah pemerintah peduli dengan penderitaan rakyat saat ini ?, sepertinya tidak. Apa buktinya ?, Buktinya penderitaan rakyat dikesampingkan dengan dilanjutkannya Proyek PSN PIK 2, dan yang sekarang sedang viral ada ibu-ibu meninggal akibat kelelahan berjam-jam antri demi 1 tabung gas 3 kilogram.” Ujar Kaffa dalam orasinya di depan Kantor Kementerian ESDM.
Kaffa juga menambahkan, pemerintah harusnya melindungi hak-hak rakyat yang telah diatur dalam UUD 45, bukan justru mengorbankan rakyat demi kepentingan segelintir oknum.
Dalam rilisnya, ada 7 point tuntutan yang mereka sampaikan. Antara lain :
CABUT STATUS PSN DI PIK 2 dan Adili pelaku pemagaran laut beserta kroninya yang merampas hak rakyat!
COPOT BAHLIL LAHADALIA yang membuat Kebijakan sebagai Menteri ESDM telah memperparah ekonomi rakyat!
TOLAK IUP DI LINGKUNGAN KAMPUS. Lindungi pendidikan dan lingkungan dari eksploitasi tambang yang merusak dan merugikan Rakyat
TOLAK IMPOR LPG Percepat industrialisasi nasional untuk kemandirian energi dan penguatan ekonomi dalam negeri!
BERIKAN AKSES SELUAS-LUASNYA UNTUK KEBUTUHAN DASAR Pemenuhan hak rakyat atas pangan, energi, dan layanan publik adalah kewajiban negara!
HENTIKAN KETERLIBATAN TNI-POLRI DI PROYEK PSN TNI-POLRI harus fokus pada tugas konstitusionalnya, bukan terlibat dalam proyek yang merugikan rakyat!
ADILI PRESIDEN JOKOWI! Pertanggungjawabkan kebijakan yang memperparah krisis ekonomi dan merugikan rakyat!. **
