JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memanggil jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk membahas sejumlah tantangan strategis yang perlu segera ditangani. Ketiga provinsi tersebut memiliki permasalahan yang berbeda, namun sama-sama mendesak untuk diselesaikan.
Papua Selatan menjadi sorotan karena mencatatkan inflasi tertinggi di tingkat nasional. Terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Papua Pegunungan menghadapi persoalan ketimpangan antara pendapatan dan belanja daerah. Sementara itu, Papua Tengah sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus.
Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (6/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep, serta jajaran bupati di tiga provinsi terkait.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian pada rapat spesifik kita mengenai percepatan pertumbuhan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi, khususnya di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan. Ini kenapa tiga provinsi ini kita undang,” katanya.
Inflasi menjadi perhatian utama, terutama di Papua Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2025, inflasi tahunan (YoY) Papua Selatan tercatat 5,45 persen, Papua Pegunungan 4,15 persen, dan Papua Tengah 2,89 persen. Ketiganya melampaui angka inflasi nasional sebesar 2,37 persen.
“Di Papua Selatan, kita menyoroti masalah inflasi. Kita lihat angka inflasi yang dirilis oleh BPS itu Papua Selatan tertinggi, padahal biasanya tidak tertinggi,” ujarnya.
Mendagri juga menyoroti pentingnya menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Papua Tengah yang masih mencatatkan angka pertumbuhan negatif. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Papua Tengah sempat berada di angka -25,53 persen pada triwulan I 2025 dan membaik menjadi -9,83 persen pada triwulan II 2025.
Menurut Mendagri, kondisi ini harus segera dievaluasi untuk mengetahui akar masalahnya dan menentukan langkah perbaikan yang konkret di tingkat nasional. Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2025 menempati peringkat ke-4 di antara 11 negara ASEAN, dan juga peringkat ke-4 di antara 24 negara G20.
“Angka pertumbuhan ekonomi adalah sangat penting untuk menjadi indikator suatu negara, suatu daerah yang sedang maju. Trajectory-nya menuju kemajuan, atau dia stagnan atau dia menuju kemunduran,” tegasnya.
Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, capaian realisasi APBD juga menjadi sorotan. Berdasarkan data Kemendagri per 4 Agustus 2025, realisasi pendapatan Provinsi Papua Tengah mencapai 55,61 persen, Papua Selatan 42,19 persen, dan Papua Pegunungan 31,58 persen. Sementara itu, realisasi belanja masing-masing baru mencapai 28,33 persen di Papua Tengah, 29,30 persen di Papua Selatan, dan 33,96 persen di Papua Pegunungan.
Provinsi Papua Pegunungan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan APBD, terutama terkait ketimpangan antara pendapatan dan belanja daerah. Ketimpangan ini berisiko menimbulkan defisit anggaran yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah serta memperlambat laju pembangunan.
“Untuk di Papua Pegunungan, masalah utamanya yaitu masalah pendapatannya yang lebih kecil daripada belanjanya,” ungkapnya.
Mendagri menekankan, rendahnya realisasi belanja harus segera dibenahi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Belanja pemerintah selain membuat perputaran uang, juga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Ia menegaskan, rendahnya belanja daerah harus segera digenjot agar terjadi perputaran uang yang dapat menggerakkan ekonomi lokal dan mendongkrak konsumsi rumah tangga.
“Mohon untuk daerah-daerah yang rendah belanjanya ini cepat dorong supaya ada perputaran uang di daerah masing-masing, belanja pemerintah selain perputaran uang, juga untuk mendorong supaya yang swastanya hidup,” tandasnya.**
