JEJAKNARASI.ID, JAKARTA – Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) resmi meluncurkan Layanan Bantuan Hukum PPI (LBH – PPI) sebagai wadah pengabdian dan pelayanan hukum, bagi para pensiunan serta masyarakat luas. Lounching LBH PPI dan pengukuhan pengurus dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (23/11/25).
Puluhan pengurus LBH PPI datang dari berbagai daerah Indonesia dengan antusias dan semangat mengikuti prosesi pengukuhan sebagai pengurus LBH PPI oleh Ketua LBH PPI H Dharsyi Akib MH. Sedianya, lounching LBH PPI akan diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto dan karena ada tamu kenegaraan digantikan oleh Anggota DPR RI, Habiburokhman.
Hadir pula sejumlah tokoh, politisi, dan pejabat tinggi negara diantaranya, Hendarman Supandji (Mantan Jaksa Agung/Dewan Penasehat LBH PPI), Prof Ermaya Suradinata (Ketua Umum PPI/Ketua Dewan Pembina LBH PPI), Prof OC Kaligis, Prof Syarifuddin serta ratusan tamu udangan dari pengurus PPI se Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden RI Prabowo Subianto sangat mengapresiasi langkah kongkret PPI dalam melayani dan membantu para pensiunan dan masyarakat dalam bidang pelayanan hukum. Sehingga kedepan tidak ada lagi pensiunan dan masyarakat yang kesulitan dalam perkara hukum. “Kami mengapresiasi langkah PPI dan semoga layanan bantuan hukum ini bisa dirasakan manfaatnya oleh para pensiunan dan masyarakat luas,” harapnya.
Ketua Umum PPI, Prof Ermaya Suradinata menegaskan bahwa layanan bantuan hukum sangatlah penting, karena sebagai wadah untuk melayani para pensiunan, terutama jika para pensiunan berurusan dengan masalah hukum, maka LBH PPI akan siap membantu dan menyelesaikan masalah tersebut. “Kami siap membantu dan melayani bantuan hukum untuk para pesiunan Indonesia,” ujarnya saat membuka acara.
Menurutnya, pendirian LBH PPI ini sebagai bentuk dukungan kepada Astacita Presiden Prabowo terutama dalam masalah pencegahan korupsi. Kedepan, agar LBH PPI lebih maksimal dalam pelayanan hukum, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti, Jaksa Agung, KPK, Kepolisian dan lain sebagainya. “Inikan mendukung Astacita Presiden dan korupsi memang harus di cegah,” tegas penasehat LBH PPI ini.
Sementara itu, Ketua LBH PPI H Dharsyi Akib MH mengatakan bahwa tujuan utama pendirian LBH PPI adalah memberikan layanan bantuan hukum khususnya bagi para pensiunan anggota PPI serta masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum. “Tentu dengan cara pendekatan yang professional, empatik dan berintegritas,” ungkap tokoh kelahiran Palembang ini.
Menurutnya, LBH PPI lahir dari semangat pengabdian yang tak pernah padam, khususnya dari para pensiunan aparatur negara yang selama masa tugasnya telah berkiprah dibidang hukum, keadilan, dan pelayanan publik.
“LBH PPI diinisiasi sebagai bentuk kontribusi nyata untuk bangsa, dan memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak terhenti karena usia atau keterbatasan ekonomi,” ujarnya.
Selain pengukuhan pengurus LBH PPI, dalam acara tersebut juga disosialisasikan program-program kerja LBH PPI ke seluruh Indonesia, sebagai bentuk komitmen PPI dalam memperluas pelayanan sosial, hukum, dan kemanusiaan di era baru pengabdian para pensiunan Indonesia. (hud).
