JEJAKNARASI.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggelar Forum Pelindungan WNI/PMI serta Pencegahan dan Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi perwakilan RI di kawasan Asia Tenggara.
Kegiatan yang berlangsung 11–13 November 2025 ini diselenggarakan di KBRI Singapura, KJRI Johor Bahru, serta di Pelabuhan Pasir Gudang dan Pelabuhan Stulang Laut, Malaysia. Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarperwakilan RI dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI), dari ancaman kejahatan lintas negara seperti TPPO.
Diplomasi Pelindungan dan Peningkatan Kualitas PMI
Forum dibuka oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, yang menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan status kerja PMI di Singapura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari sekitar 160 ribu PMI di Singapura, kami berharap 10 hingga 20 persen dapat naik kelas dari pekerja domestik menjadi caregiver. Namun, tantangan besar yang harus kita hadapi bersama adalah TPPO. Saat ini tercatat 1.617 kasus TPPO di Asia Tenggara,” ujar Dubes Suryo Pratomo.
TPPO sebagai Kejahatan Luar Biasa
Asisten Deputi Kerja Sama ASEAN Kemenko Polhukam, Nur Rohmah, menekankan bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan koordinasi lintas negara.
“Indonesia berada dalam situasi darurat TPPO. Gugus tugas kita harus memperkuat koordinasi, karena jaringan pelaku TPPO sangat terstruktur dan beroperasi lintas batas,” ujarnya.
Pendekatan Berbasis Manusia dan Kolaborasi Lintas Lembaga
Wakil Menteri KemenPPPA, Veronica Tan, menyoroti pentingnya pendekatan people-oriented dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengatasi akar masalah migrasi dan perdagangan orang.
“Masalah utama TPPO dan migrasi adalah ekonomi. Banyak perempuan tergoda jalur non-prosedural karena sulitnya memenuhi syarat kerja resmi di luar negeri. Negara harus memberi akses agar mereka dapat bekerja secara legal dan aman, lalu pulang sebagai champion di daerah asalnya,” tegasnya.
KP2MI: Negara Hadir dari Hulu ke Hilir Migrasi
Dalam kesempatan ini, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan komitmennya memastikan negara hadir di setiap tahap migrasi — dari pra-keberangkatan hingga kepulangan.
Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KP2MI, Seriulina, memaparkan berbagai langkah nyata:
“KP2MI memiliki 20 helpdesk dan 6 lounge di bandara yang selalu siaga mendampingi pekerja migran. Petugas kami standby hingga penerbangan terakhir untuk memastikan tidak ada PMI yang terabaikan. Kami juga terus memperkuat komunikasi dengan perwakilan RI di Asia Tenggara,” jelasnya.
Selain itu, KP2MI terus mendorong program Desa Migran Emas sebagai langkah pencegahan dari hulu.
“Melalui 10 pilar Desa Migran Emas, pencegahan TPPO dimulai dari desa—dari akar permasalahan. Layanan ini hadir untuk calon PMI, PMI aktif, purna PMI, dan keluarganya,” tambah Seriulina.
Sinergi Regional untuk Migrasi Aman dan Bermartabat
Forum Pelindungan WNI/PMI serta Pencegahan dan Penanganan Kasus TPPO di kawasan Asia Tenggara ini menjadi langkah konkret diplomasi pelindungan dan penguatan tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan bermartabat.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan aktif KP2MI, forum ini menegaskan komitmen Negara hadir dari hulu hingga hilir ekosistem migrasi, memastikan setiap pekerja migran Indonesia terlindungi sepanjang siklus migrasinya. **
