JEJAKNRASI.ID.JAKARTA- Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menerima audiensi dari jajaran pengurus Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi dan penjajakan awal kerja sama kelembagaan antara dua organisasi profesi strategis di bidang hukum dan media.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan bahwa PWI kini tengah fokus memperkuat tata kelola organisasi dan konsolidasi pasca konflik internal kepengurusan sebelumnya. Ia menilai, kolaborasi antara komunitas jurnalis dan advokat sangat penting untuk memperkuat pemahaman hukum bagi insan pers di tengah dinamika digital dan regulasi baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Wartawan hari ini tidak bisa lepas dari tantangan hukum, baik terkait produk jurnalistik maupun peran sosialnya di ruang digital. Karena itu, literasi hukum dan media harus berjalan beriringan,” ujar Munir.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HAPI Enita Adyalaksmita menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat PWI Pusat.
Ia menjelaskan bahwa HAPI sebagai salah satu organisasi advokat nasional terus berupaya mendorong peningkatan integritas profesi, etika, serta kapasitas hukum bagi masyarakat luas.
“Kami melihat PWI sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran hukum publik. Sinergi antara advokat dan wartawan dapat menjadi kekuatan moral dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di ruang publik,” ujar Enita.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu dihadiri beberapa pengurus PWI Pusat yang ikut mendampingi ketua umumnya. Sementara dari HAPI hadir Ketua Bidang Organisasi Adya Laksmana, bersama Presiden JCI (Junior Chamber International) Batavia Raymond Lee Santoso dan Fast Local President Athika Batangtaris yang turut menjadi tamu dalam pertemuan tersebut.
Kedua belah pihak membahas peluang kerja sama dalam:
Program literasi hukum dan media untuk wartawan dan advokat;
Pelatihan bersama mengenai etika profesi dan advokasi publik;
Pembentukan forum hukum–media nasional sebagai ruang dialog antara praktisi hukum, jurnalis, dan akademisi;
Serta penguatan lembaga pembelaan wartawan melalui kerja sama advokat dalam kasus-kasus hukum pers.
Belum Ada Kesepakatan, Masih Tahap Penjajakan
Meski pertemuan berlangsung positif, kedua pihak menegaskan bahwa agenda ini masih merupakan tahap penjajakan awal.
Belum ada kesepakatan formal, namun telah disepakati untuk membentuk tim kecil yang akan menyiapkan kerangka nota kesepahaman (MoU draft) sebagai dasar kerja sama ke depan.
“Kita masih saling menjajaki kemungkinan bentuk sinergi yang paling relevan dan bermanfaat bagi publik. Yang penting, semangat kebersamaan dan tanggung jawab moralnya sudah sejalan,” tutur Akhmad Munir.
Enita pun menyambut positif rencana tersebut, seraya menambahkan bahwa HAPI terbuka terhadap kolaborasi lintas profesi, terutama dalam isu-isu hukum publik dan pembelaan hak warga negara atas informasi dan keadilan.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan komunikasi kelembagaan dan mempersiapkan forum bersama pada tahun 2026, bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional di Provinsi Banten.
Rencana tersebut akan mengangkat tema besar “Hukum dan Media dalam Era Digital: Sinergi Advokat dan Wartawan untuk Keadilan Publik.”
Suasana pertemuan yang berlangsung santai namun penuh substansi tersebut mencerminkan semangat dua profesi yang memiliki peran vital dalam menjaga marwah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.**
