JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk melakukan inovasi pendanaan alternatif.
Hal ini disampaikan Bima dalam Rapat Paparan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Dana Transfer Daerah Kota Bandung. Acara yang dihadiri oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tersebut digelar di Balai Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa (9/9/2025).
Bima menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah melakukan pemetaan terkait dana Transfer ke Daerah (TKD) agar pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan dengan baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menegaskan pentingnya pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif guna mendukung berbagai kebutuhan, termasuk program prioritas nasional maupun pembangunan.
“Saya mendorong pemerintah Bandung terus melanjutkan inovasi yang ada untuk meningkatkan PAD dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah-daerah yang lain,” katanya.
Bima menjelaskan, pendanaan alternatif tersebut dapat berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan sukuk atau obligasi, pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), serta skema lain yang sesuai. Termasuk juga pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal.
“Pemanfaatan aset tadi yang Pak Wali sampaikan, gitu ya. Nah, sejauh mana Kota Bandung ke arah sana,” imbuhnya.
Selain membahas pendanaan, kunjungan Wamendagri Bima ke Kota Bandung juga dimanfaatkan untuk meninjau pelaksanaan program-program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG),
Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut perlu dipastikan berjalan baik di lapangan.
“Saya ingin mendapatkan masukan sebetulnya, Pak Wali, dari Bapak-Ibu, kondisi di lapangan,” ucapnya.
Dalam hal ini, Bima mencontohkan program Kopdeskel yang dinilainya sangat potensial jika dikawal bersama. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus koperasi, seraya menyoroti sistem pengelolaan koperasi di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, yang dianggap berhasil dan bisa dijadikan rujukan.
“Salah satu yang bagus sistemnya adalah Cileunyi Wetan sebetulnya itu, di Kabupaten Bandung. Saya berkali-kali ke situ, Pak Menko [Bidang Pangan] sudah ke situ, beberapa menteri juga sudah ke situ. Itu sistem yang sudah jalan,” terangnya.
Terkait program MBG, ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan lokasi dan sarana pendukung agar pelaksanaannya lebih cepat dan tepat sasaran.
Bima menuturkan, kunjungan ke Balai Kota dilakukan setelah pada malam sebelumnya ia turut serta dalam kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) bersama Wali Kota Bandung di sejumlah Rukun Warga (RW) di Kecamatan Gedebage.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud kebersamaan dalam mendukung program pemerintah guna menjaga kondusivitas di masyarakat.**
