Begini Tanggapan Habib Aboe Bakar Alhabsyi Atas Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo

Begini Tanggapan Habib Aboe Bakar Alhabsyi Atas Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo

- Author

Sabtu, 16 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat menyalami Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebelum acara Sidang Tahunan MPR RI. (Foto; Ist)

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat menyalami Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebelum acara Sidang Tahunan MPR RI. (Foto; Ist)

JEJAKNARASI.ID.JAKARTA – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, memberikan tanggapan atas pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI. Menurut Habib Aboe, pidato tersebut mencerminkan jiwa kenegarawanan yang patut diapresiasi.

“Pidato kenegaraan Presiden tadi menunjukkan kenegarawanan beliau. Hal itu terlihat dari ketegasan untuk menerapkan UUD 1945 secara konsisten, utamanya Pasal 33. Presiden menegaskan bahwa rumusan para founding fathers masih relevan dengan kondisi saat ini, dan sistem kenegaraan serta perekonomian yang diatur dalam UUD 1945 tetap sangat reliable di era sekarang,” ujar Habib Aboe.

Selain itu, Habib Aboe juga menilai keistimewaan pidato Presiden Prabowo adalah sikapnya yang tidak melupakan jasa para pendahulu. “Dalam pidatonya, Presiden tidak hanya memaparkan capaian kerja selama memimpin, tetapi juga mengakui peran penting setiap presiden sebelumnya dalam membangun bangsa sesuai tantangan zamannya”, papar anggota DPRI Dapil Kalsel I tersebut.

“Kenegarawanan Presiden juga terlihat dari keterusterangannya menyampaikan kondisi lapangan sebagaimana adanya. Misalnya terkait masih maraknya korupsi di badan pemerintahan, kelangkaan minyak, problem subsidi, dan berbagai tantangan lain yang kita hadapi bersama,” lanjut Habib Aboe.

Ia menyoroti pula pernyataan Presiden bahwa kekuasaan harus diawasi, karena tanpa pengawasan, kekuasaan akan cenderung korup. Menurutnya, pesan ini menjadi pengingat penting bahwa prinsip check and balance harus dijaga demi mencegah penyalahgunaan wewenang.

“Semangat ini harus diteruskan ke jajaran di bawahnya. Sikap kenegarawanan harus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan nasional, agar kebijakan yang diambil selalu berpihak pada rakyat dan sesuai konstitusi,” pungkasnya.**

Berita Terkait

Korban Tewas Terus Bertambah, PMJ Usut Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Dewan Pembina JMSI Banten Encop Sopia Raih Gelar Doktor Ilmu Politik UI
10 Jenazah Korban Kecelakaan Kereta di RS Polri Belum Teridentifikasi, Polisi Fasilitasi Pengecekan oleh Keluarga
Pernah Tersandung Kasus Penyebaran Berita Bohong, Berikut Profil Menteri LH Jumhur Hidayat
Faktor Utama Gaji Ke-13 Pensiunan Batal Cair Bulan Juni 2026
Aturan Baru Alokasi Gaji Ke-13 Tahun 2026 Bagi PNS dan Pensiunan
Gaji Ke-13 PNS dan Pensiunan Belum Tentu Cair Bulan Juni 2026, Ini Dasar Hukumnya
Menteri Nusron Pastikan Pembangunan Industri di Indramayu Tidak Merambah Lahan LSD
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 20:37 WIB

Dewan Pembina JMSI Banten Encop Sopia Raih Gelar Doktor Ilmu Politik UI

Selasa, 28 April 2026 - 11:55 WIB

10 Jenazah Korban Kecelakaan Kereta di RS Polri Belum Teridentifikasi, Polisi Fasilitasi Pengecekan oleh Keluarga

Senin, 27 April 2026 - 16:38 WIB

Pernah Tersandung Kasus Penyebaran Berita Bohong, Berikut Profil Menteri LH Jumhur Hidayat

Minggu, 26 April 2026 - 14:49 WIB

Faktor Utama Gaji Ke-13 Pensiunan Batal Cair Bulan Juni 2026

Sabtu, 25 April 2026 - 16:03 WIB

Aturan Baru Alokasi Gaji Ke-13 Tahun 2026 Bagi PNS dan Pensiunan

Berita Terbaru