JAKARTA. PKB akhirnya buka suara terkait penggeledahan dan penyitaan uang yang dilakukan oleh KPK di rumah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang tidak lain adalah kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Ketua DPP PKB, Syaiful Huda menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh KPK dengan menggeledah rumah kakak Cak Imin tersebut.
Namun, Huda berharap penggeledahan yang dilakukan lembaga anti rasuah itu dilakukan tanpa ada kepentingan tertentu di luar upaya penegakan hukum. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita uang tunai dari rumah Abdul Halim.
“KPK sedang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, ya kita hormati itu”. Ucap Huda di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (11/09/2024).
“Kita berharapnya ini murni penegakan hukum, tidak ada tendensi apapun di luar penegakan hukum”, sambung Huda.
Di sisi lain, Huda berharap KPK menjelaskan lebih lanjut mengapa penggeledahan tersebut dilakukan kepada kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu.
Terlebih, kata dia, dugaan tempus delicti atau waktu penyidikan kasus dana hibah APBD Jatim itu dilakukan saat Halim sudah dilantik sebagai Menteri PPDT pada 23 Oktober 2019 silam.
“Ya itu saya kira perlu ditanya lebih lanjut ke KPK, misalnya terkait adanya penyelewengan dana hibah ini, di situ periodisasi 2019-2022,” kata Huda
“Sementara 2019-2022 Pak Halim sudah menjadi menteri, Kemendes, dan sudah bertugas di Jakarta, saya kira itu perlu ditanya lagi,” ucapnya.
