BANDUNG, JEJAKNARASI.ID – Perjuangan buruh Jawa Barat dalam memperjuangkan hak upah sektoral memasuki babak baru. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus menerima kekalahan dalam sengketa kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan buruh, yang kemudian diperkuat melalui putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.
Putusan tersebut menjadi pukulan bagi kebijakan pengupahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Majelis hakim membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK 2026 yang diterbitkan pada 29 Desember 2025.
Dalam perkara Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG yang diputus pada 22 Juli 2026, PTUN Bandung mengabulkan seluruh gugatan gabungan serikat buruh yang terdiri dari KASBI, FSPMI, FSP-KEP, dan SPN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Majelis hakim menilai terdapat persoalan dalam proses penetapan UMSK, terutama terkait perubahan dan pengabaian rekomendasi nilai maupun sektor upah yang sebelumnya disampaikan pemerintah kabupaten dan kota.
Tidak berhenti di situ, perjuangan hukum buruh berlanjut hingga tingkat banding. PTTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 196/B/2026/PTTUN.JKT pada 14 Oktober 2026 menguatkan putusan PTUN Bandung dengan perbaikan pertimbangan hukum.
Dengan demikian, pembatalan SK UMSK 2026 tetap dipertahankan meskipun gubernur sebelumnya mengajukan banding.
Buruh Minta Pemerintah Segera Jalankan Putusan
Kemenangan di pengadilan kini menjadi dasar bagi serikat pekerja untuk menuntut langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Jawa Barat, Baharuddin Simbolon, menyatakan bahwa perjuangan buruh belum selesai meskipun telah memperoleh kemenangan di dua tingkat pengadilan.
Menurutnya, setelah putusan PTTUN keluar, gabungan serikat pekerja mengirimkan surat kepada gubernur untuk meminta penerbitan SK UMSK baru sesuai dengan perintah pengadilan.
“Kita menang di PTUN dan Gubernur kalah, kemudian dia (Gubernur) banding. Tapi dalam banding pun juga Gubernur kalah,” kata Baharuddin dalam keterangannya kepada Kantor Berita Buruh, Kamis (5/11/2026).
Ia berharap pemerintah tidak lagi menunda pelaksanaan putusan tersebut karena menyangkut kepastian hak pekerja di berbagai sektor industri.
Audiensi dengan Gubernur, Penerbitan SK Baru Jadi Sorotan
Perkembangan terbaru terjadi setelah perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh menggelar audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada awal November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, gubernur disebut menyampaikan komitmen untuk mengikuti putusan PTTUN. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga disebut tidak akan melanjutkan perkara melalui kasasi.
Namun, penerbitan SK UMSK baru masih menunggu kepastian penyelesaian satu perkara lainnya yang berkaitan dengan gugatan serikat pekerja.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam audiensi, terdapat tiga dari empat gugatan terkait UMSK 2026 yang telah diputus pengadilan.
Persoalan lain yang belum mendapatkan kepastian adalah apakah pemberlakuan SK baru nantinya akan berlaku surut atau tidak.
Hal ini menjadi perhatian penting bagi buruh karena berkaitan dengan kemungkinan pembayaran kekurangan upah atau rapelan yang menjadi tuntutan pekerja.
Hak Buruh Menunggu Kepastian Pemerintah
Bagi kalangan pekerja, kemenangan di pengadilan seharusnya menjadi awal penyelesaian persoalan, bukan sekadar kemenangan administratif.
Penerbitan SK baru yang mengacu pada rekomendasi bupati dan wali kota menjadi salah satu langkah yang dinantikan. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai mekanisme pembayaran selisih upah apabila pemberlakuan keputusan tersebut dilakukan secara surut.
Sebab, persoalan UMSK tidak hanya berkaitan dengan dokumen keputusan gubernur, tetapi juga menyangkut penghasilan pekerja yang menjadi sandaran kebutuhan hidup keluarga.
Dengan putusan pengadilan yang telah diperkuat di tingkat banding, perhatian publik kini tertuju pada langkah Dedi Mulyadi dalam menindaklanjuti keputusan tersebut.
Buruh Jawa Barat menunggu agar kemenangan di ruang sidang benar-benar berujung pada pemenuhan hak upah, kepastian hukum, dan perlindungan kesejahteraan pekerja.
