JAKARTA, JEJAKNARASI.ID – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat semakin mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 401.586 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla hingga awal November 2026.
Lonjakan kasus tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Asep Romy Romaya. Ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan yang paling berisiko mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap kebakaran.
Menurut Asep, tingginya angka ISPA harus menjadi peringatan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman api. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Laporan mengenai tingginya angka ISPA akibat karhutla harus menjadi perhatian serius. Kami meminta Kementerian Kesehatan memperkuat pelayanan kesehatan, memastikan ketersediaan obat-obatan, masker respirator, hingga tabung oksigen bagi masyarakat,” ujar Asep di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Berdasarkan data pemantauan Kemenkes hingga 2 November 2026, kasus ISPA tersebut tersebar di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota. Wilayah terdampak meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.
Bahkan, dalam satu hari tercatat penambahan 3.906 kasus ISPA. Kondisi ini menunjukkan bahwa paparan asap karhutla masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
Asep menilai anak-anak, balita, lanjut usia (lansia), ibu hamil, serta masyarakat yang bekerja di luar ruangan membutuhkan perhatian lebih besar.
Data Kemenkes mencatat sebanyak 91.913 kasus ISPA terjadi pada kelompok balita, sementara kelompok lansia mencapai 56.092 kasus.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu kondisi kesehatan masyarakat memburuk sebelum memberikan penanganan. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini melalui pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.
“Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta pekerja luar ruangan harus mendapatkan perhatian khusus karena paparan asap memperburuk kesehatan. Jangan menunggu kondisi mereka memburuk baru ada penanganan,” tegasnya.
Ia juga meminta puskesmas dan rumah sakit di wilayah terdampak memastikan kesiapan tenaga medis, obat-obatan, serta fasilitas oksigen. Dengan begitu, masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan dapat segera memperoleh pertolongan.
Selain memperkuat fasilitas kesehatan, Asep mendorong pemerintah pusat dan daerah menyediakan posko kesehatan serta layanan medis keliling, khususnya di kawasan terpencil yang jauh dari akses rumah sakit maupun puskesmas.
Distribusi masker dengan standar respirator juga dinilai penting untuk membantu mengurangi risiko paparan partikel halus dari asap kebakaran.
“Daerah yang masih mencatat peningkatan kasus ISPA harus menjadi prioritas utama penanganan. Pelayanan kesehatan harus hadir langsung di tengah masyarakat melalui posko kesehatan dan layanan medis keliling,” katanya.
Asep menegaskan, penanganan dampak karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Upaya pemadaman kebakaran perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan ruang perlindungan sementara yang memiliki penyaring udara atau air purifier, terutama bagi balita, lansia, penderita gangguan pernapasan, dan kelompok rentan lainnya.
“Pemerintah daerah perlu menyiapkan ruang perlindungan aman dari asap bagi kelompok rentan di permukiman warga. Langkah pencegahan dini harus diutamakan demi menyelamatkan nyawa masyarakat,” pungkasnya.
Menurut Asep, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Jangan sampai masyarakat harus menanggung dampak kesehatan berkepanjangan akibat kebakaran hutan dan lahan yang tidak tertangani secara optimal.
