JEJAKNARASI.ID, TANGERANG – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang bersinergi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Penyelenggaraan Transportasi.
Rapat koordinasi ini dilangsungkan di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang, Rabu (10/06/2026).
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Tangerang, Edi Suhendi, menyampaikan bahwa penyusunan Raperda ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan landasan hukum yang kokoh guna mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang aman, efisien, nyaman, serta terintegrasi bagi seluruh masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perda ini diharapkan dapat menjamin terselenggaranya sistem transportasi yang membantu mobilitas masyarakat secara efisien, aman, dan terintegrasi. Mengingat Kota Tangerang memiliki keterkaitan dengan wilayah sekitar, termasuk DKI Jakarta, aspek integrasi transportasi menjadi salah satu poin penting yang kami bahas dalam penyusunan raperda ini,” ujar Edi
Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa Raperda Penyelenggaraan Transportasi ini memiliki cakupan materi yang sangat luas, memuat lebih dari 200 pasal. Mengingat besarnya dimensi aturan tersebut, proses perumusannya membutuhkan kehati-hatian.
“Kami menargetkan pembahasan raperda ini dapat diselesaikan tahun ini, mulai dari proses kajian, pembentukan panitia khusus hingga pengesahan dalam rapat paripurna, sehingga pada tahun 2027 Kota Tangerang sudah memiliki perda yang mengatur penyelenggaraan transportasi secara menyeluruh,” terangnya.
Edi juga menyampaikan Raperda ini merupakan salah satu dari lima perda inisiatif DPRD Kota Tangerang yang ditargetkan rampung dan disahkan pada tahun 2026.
Di tempat berbeda, Kepala Dishub Kota Tangerang, Achmad Suhaely, menyambut positif dalam penyusunan Raperda inisiatif tentang Penyelenggaraan Transportasi sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan transportasi di wilayah perkotaan yang terus berkembang.
“Perda ini penting sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan transportasi yang lebih tertib, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tangerang,” ujarnya.
Rapat Bapemperda tersebut turut dihadiri anggota Bapemperda DPRD Kota Tangerang, Idup dan Apdan Nanung, Dishub Kota Tangerang, Bagian Hukum Setda Kota Tangerang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten, serta tim penyusun Naskah Akademik. (Adv)
