TANGERANG, JEJAKNARASI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meluncurkan program Pena Aksi Tangerang atau Penuntasan Anak Tidak Sekolah melalui Akselerasi Kolaborasi Pentahelix. Program ini disiapkan untuk menangani persoalan anak tidak sekolah (ATS) yang tercatat mencapai 13.230 anak di Kota Tangerang.
Program tersebut diperkenalkan melalui soft launching yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman di Aula Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Rabu (28/10/2026).
Herman mengatakan, persoalan anak tidak sekolah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Padahal, Pemkot Tangerang telah menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses pendidikan, di antaranya sekolah swasta gratis dan Tangerang Cerdas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, masih adanya anak yang belum mengakses pendidikan menunjukkan perlunya penanganan yang lebih terarah dengan melibatkan berbagai pihak.
“Penyebab anak tidak sekolah ini beragam, mulai dari faktor ekonomi, administrasi kependudukan, kesehatan, keluarga, hingga lingkungan sosial. Oleh sebab itu, penanganannya memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, tidak hanya oleh Dinas Pendidikan,” ujar Herman.
Ia menekankan lima hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pena Aksi, yakni memastikan akurasi data dan tindak lanjut, memperkuat peran camat dan lurah, melakukan intervensi sesuai kewenangan, mengoptimalkan program pemerintah yang sudah tersedia, serta menjalankan pemantauan secara berkelanjutan.
Herman berharap program tersebut dapat diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Tangerang dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34 Kota Tangerang pada 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar menjelaskan dari total 13.230 data ATS yang tercatat, sekitar 7.244 data telah diverifikasi. Sementara itu, data lainnya masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.
Ia menyebut mayoritas anak tidak sekolah berasal dari jenjang pendidikan menengah dan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Tangerang.
Wahyudi menilai kondisi tersebut perlu ditelaah lebih lanjut, mengingat pemerintah telah menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan melalui berbagai skema bantuan.
“Padahal Dinas semua daerah mengintervensi sekolah dengan biaya non-personal hingga biaya personal lewat BOSDA dan BOSDA Inklusi, tapi kenapa masih menyisakan PR masyarakat yang tidak sekolah? Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kita cermati dan lakukan langkah konkret,” kata Wahyudi.
Karena itu, penanganan ATS tidak cukup hanya dengan menyediakan bantuan biaya pendidikan. Pemerintah juga perlu mengidentifikasi penyebab setiap anak tidak bersekolah agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya.
Selain itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang sekaligus penggagas Pena Aksi, Dwiana Langlang Nugraha, mengatakan program tersebut berfokus pada tindak lanjut data anak tidak sekolah yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Data itu akan diverifikasi dan divalidasi melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Education Management Information System (EMIS), serta laporan dari unsur kewilayahan.
Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan menentukan bentuk intervensi berdasarkan kondisi masing-masing anak.
“Prinsipnya Pena Aksi ini untuk menindaklanjuti data yang kami terima bahwa masih terdapat anak tidak sekolah. Setelah diverifikasi, baru kita intervensi. Kalau terkendala ekonomi, kita bekerja sama dengan dunia usaha atau BAZNAS. Kalau masih memungkinkan kita dorong ke sekolah formal, atau jika tidak, kita arahkan ke satuan pendidikan kesetaraan (paket),” ujar Dwiana.
Melalui pendekatan pentahelix, Pena Aksi melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi anak yang belum mengakses pendidikan, memastikan penyebabnya, serta menghubungkan mereka dengan layanan pendidikan yang sesuai.
Pemkot Tangerang menargetkan program ini dapat menjadi salah satu upaya terukur untuk menekan jumlah anak tidak sekolah hingga mencapai zero ATS atau tidak ada lagi anak yang putus dari akses pendidikan.
