JEJAKNARASI.ID.JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjadi pembicara dalam Pameran Proyek Perubahan dan Seminar Nasional Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXIV Tahun 2025 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus Aparatur Sipil Negara (ASN) Corporate University Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Hadir dalam acara, Kepala LAN Muhammad Taufiq, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Tri Widodo Wahyu Utomo dan 40 peserta yang merupakan pejabat eselon I dan II dari berbagai Instansi.
Dalam paparannya, Gus Ipul menegaskan bahwa birokrat harus mampu melaksanakan visi-misi Presiden Prabowo Subianto ke dalam program pelayanan dan pemberdayaan yang menyentuh keluarga miskin, salah satunya melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gus Ipul menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan kebijakan afirmatif yang lahir dari perhatian Presiden terhadap keluarga miskin yang berada di desil 1-2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Sekolah rakyat ini menarik. Ini adalah gagasan Bapak Presiden, yang terus terang saya sangat terharu karena presiden punya atensi luar biasa terhadap kelompok bawah yang perlu dibela,” kata dia.
Ia menyoroti fakta bahwa lebih dari empat juta anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan, belum bersekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Mayoritas berasal dari keluarga desil terbawah dan tinggal di lingkungan yang tidak mendukung pembelajaran. Kondisi ini, menurutnya menjadi alasan mengapa diperlukan model pendidikan yang berbeda.
Karena itu, Presiden menetapkan Sekolah Rakyat berbasis boarding school agar anak-anak dari keluarga desil 1 hingga maksimal desil 2 dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan terstruktur. “Tidak ada pembukaan pendaftaran yang ada adalah seleksi berdasarkan desil, dikunjungi rumahnya, (bila) cocok, masuk SD, SMP, SMA. Tentu ada proses pembelajaran yang sudah disiapkan,” jelasnya.
Pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya memfasilitasi pendidikan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. “Anaknya nanti sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya yang tidak layak huni dibantu. (Orang tuanya) didorong untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” jelas Gus Ipul.
“Kalau dia jadi anggota KDMP nanti dia sebagai pembeli sekaligus pemilik. Dia misalnya menerima bansos, belanjanya di KDMP, nanti setiap akhir tahun dia akan dapat sisa hasil usaha (SHU),” tambahnya.
Tidak hanya itu, Menurut Gus Ipul seluruh keluarganya juga mendapat fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan makan bergizi gratis (MBG) lansia. “Nanti juga ada MBG bagi keluarganya yang lansia maupun yang penyandang disabilitas. Jadi dengan demikian ini nanti kalau berhasil akan menjadi model,” kata Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, tahun ini sekolah rintisan menampung hampir 16 ribu siswa. Pada 2026 ditargetkan 40 ribu siswa, kemudian meningkat di atas 100 ribu pada 2027, dan melampaui 200 ribu pada tahun selanjutnya. Presiden menargetkan setiap kabupaten kota memiliki satu Sekolah Rakyat.
“Harapan presiden setiap kabupaten/ kota memiliki satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas seribu siswa SD, SMP, SMA. Kalau sampai ada 500 sekolah permanen maka bisa menampung 5 ribu atau 500 ribu siswa lebih,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa tujuan akhir dari program ini bukan hanya memastikan anak lulus, tetapi juga mendorong keluarga naik kelas sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Intinya anaknya lulus keluarganya naik kelas, sudah tidak boleh terima bansos lagi, jadi bareng ini. Ini inovasi dan satu paradigma baru yang terintegrasi di era Bapak Presiden Prabowo,” jelasnya.
Gus Ipul mengajak seluruh pesert untuk mampu memimpin perubahan dengan memahami paradigma baru pembangunan sosial. Ia menekankan bahwa Kementerian Sosial kini berupaya membentuk cara pandang baru. “Kita sedang bekerja bagaimana kita merupakan mindset publik, bahwa bansos sementara, berdaya selamanya,” tegas Gus Ipul.
Menutup paparannya Gus Ipul mengajak para pemimpin birokat dari berbagai instansi yang menjadi perserta untuk bersatu dan menjadi penggerak pengentasan kemiskinan.
“Kemiskinan adalah isu yang menyatukan tanggung jawab. Birokrasi harus menjadi bahasa pemersatu, transformasi tidak terjadi di podium, tetapi terjadi di lapangan dan kepemimpinan birokrasi adalah penggeraknya,” kata Gus Ipul menutup paparannya.(eki)
