JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) era kepemimpinan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara kembali diungkap.
Kasus korupsi penyaluran bansos beras KPM untuk PKH pada tahun anggaran 2020 itu sempat mandeg, dan kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap kembali. Dengan mencegah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo yang merupakan kakak bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, tidak bepergian ke luar negeri.
“KPK melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 (empat) orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER (HT),” kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, di Jakarta, pada Selasa (19/8/2025)..
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Budi menjelaskan, Bambang dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung pada bulan ini, keputusan tersebut berdasarkan surat larangan ke luar negeri yang dikeluarkan oleh KPK sejak tanggal 12 Agustus 2025.
“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” jelas Budi.
Berdasarkan informasi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras KPM dan PKH tersebut, empat orang yang dicegah bepergian ke luar negeri, kakak Hary Tanoesoedibjo, yakni Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, yang merupakan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik.
Kemudian, Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker dan Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021-2024 Herry Tho.
Selanjutnya, Staf Ahli Menteri Sosial (Mensos) Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (sebelumnya merupakan Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos).
KPK juga mengumumkan tiga orang dan dua korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Budi belum membeberkan identitas para tersangka tersebut.
“Penghitungan awal oleh Penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” kata Budi.
Merespon hal ini Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang dikenal Gus Ipul menilai mengenai kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2020 itu, yang saat ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahwa dirinya saat memimpin Kementerian Sosial (Kemensos) di Kabinet Merah Putih sudah mengingatkan jajarannya jangan main main dalam program apapun dan harus berkaca belajar dari pengalaman, sehingga, kejadian yang serupa tidsk kembali terjadi.
“Ya, itu menjadi bagian dari pelajaran penting untuk Kementerian Sosial. Pengalaman yang tidak baik jangan sampai terulang dan terjadi lagi,” tegas Mensos Gus Ipul kepada wartawan usai acara pembekalan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Jakarta, pada Selasa 19 Agustus 2025.
Oleh karena itu, Mensos Gus Ipul di era kepemimpinannya berkomitmen bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, mengajak jajaran Kemensos jangan melakukan penyelewengan yang tidak terpuji, baik dari pengadaan program gagasan Presiden Prabowo yang jadi unggulan Kemensos seperti Sekolah Rakyat maupun penyaluran bantuan sosial atau bansos.
“Kami sudah berkomitmen tidak akan mengintervensi (pengadaan, red), tidak akan mengajak (melakukan penyelewengan, red), dan tidak akan memberikan peluang kepada siapapun untuk terjadinya penyelewengan di lingkungan Kementerian Sosial,” tegasnya. (eki)
