JAKARTA, JEJAKNARASI.ID – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat perhatian serius di lingkungan parlemen. Sejumlah organisasi masyarakat hingga anggota DPR dari berbagai fraksi disebut ingin membawa persoalan tersebut ke pembahasan resmi melalui mekanisme kelembagaan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya aspirasi dari berbagai pihak yang meminta DPR menindaklanjuti polemik terkait Wakil Presiden Gibran.
Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa hingga Senin (9/11/2026), DPR belum mengambil keputusan ataupun menentukan langkah resmi terkait usulan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Dasco, pembahasan yang berlangsung di antara anggota DPR lintas fraksi masih bersifat informal. DPR juga belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membicarakan persoalan tersebut.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah pihak menginginkan agar aspirasi tersebut disampaikan melalui forum resmi sehingga dapat dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.
Dasco menyampaikan, DPR baru akan memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026). Karena itu, pimpinan dewan belum dapat memastikan langkah yang akan diambil untuk merespons berbagai aspirasi tersebut.
Selain menunggu pembukaan masa sidang, DPR juga masih menanti salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
“Kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi. Dan juga, kami sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” ujar Dasco.
Ia menegaskan, keputusan mengenai tindak lanjut persoalan tersebut belum bisa disampaikan sebelum seluruh tahapan dan mekanisme di DPR berjalan.
“Oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” katanya.
Munculnya wacana pemakzulan Gibran tidak terlepas dari polemik dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan saat proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran pada 30 Oktober 2026.
Putusan tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah kelompok masyarakat agar persoalan itu ditindaklanjuti melalui jalur politik dan mekanisme konstitusional.
Namun, penting dipahami bahwa munculnya aspirasi pemakzulan tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden memiliki tahapan konstitusional yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Dengan demikian, sikap DPR setelah memasuki masa sidang akan menjadi salah satu hal yang dinantikan untuk mengetahui bagaimana aspirasi tersebut ditindaklanjuti.
Hingga kini, DPR belum menyatakan keputusan untuk memakzulkan Gibran. Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa aspirasi tersebut memang telah muncul di parlemen, tetapi proses pembahasan resmi dan penentuan sikap kelembagaan masih harus menunggu mekanisme yang berlaku.
