JEJAKNARASI.ID – Saya menulis catatan ini dalam perjalanan pulang setelah berdiskusi dan berkonsolidasi bersama kawan-kawan GMNI. Jalanan mulai sepi, lampu – lampu mulai mati tetapi ruang publik justru sedang ramai oleh perdebatan mengenai hubungan PKB dan PDI Perjuangan yang belakangan memanas.
Sebagai seseorang yang lahir dari keluarga PKB, saya tentu memiliki kedekatan emosional terhadap partai yang didirikan oleh para kiai Nahdlatul Ulama tersebut. Namun kedekatan itu tidak menghalangi saya untuk melihat satu hal yang lebih besar: demokrasi membutuhkan etika, dan etika politik dimulai dari penghormatan terhadap kedaulatan organisasi orang lain.
Dalam politik, perbedaan adalah keniscayaan. Perselisihan bahkan sering kali tidak terhindarkan. Namun ada satu batas yang tidak boleh dilampaui, yakni mencampuri urusan internal pihak lain. Sebab ketika batas itu dilanggar, yang terancam bukan hanya hubungan antarpartai, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejarah sebenarnya telah memberikan contoh yang sangat jelas. Ketika PKB dilanda konflik internal pada tahun 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri berada dalam posisi yang sangat menentukan. Sebagai kepala negara, ia memiliki kekuasaan dan pengaruh politik yang besar.
Namun Megawati memilih untuk tidak menjadikan negara sebagai alat untuk memenangkan salah satu kubu. Ia tidak larut dalam pertarungan internal PKB. Ia tidak menunjukkan keberpihakan yang dapat ditafsirkan sebagai intervensi terhadap rumah tangga partai lain.
Sikap tersebut menunjukkan sebuah prinsip sederhana tetapi sangat penting: urusan internal partai adalah wilayah yang harus dihormati oleh siapa pun.
Ironisnya, prinsip yang pernah dijaga dengan baik itu hari ini seolah mulai dilupakan oleh sebagian elite politik. Perbedaan pandangan yang semestinya menjadi bahan dialog justru berubah menjadi saling serang yang menguras energi bangsa.
Politik kehilangan substansi ketika yang diperdebatkan bukan lagi gagasan, melainkan ego dan sentimen kelompok.
Padahal jika kita menoleh lebih jauh ke belakang, hubungan kaum nasionalis dan kaum santri di Indonesia dibangun di atas fondasi saling menghormati.
Soekarno dan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari adalah contoh yang paling nyata. Keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Soekarno adalah simbol nasionalisme Indonesia, sedangkan KH Hasyim Asy’ari adalah ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama yang menjadi simbol perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia.
Mereka tidak selalu memiliki pandangan yang sama dalam setiap persoalan. Namun perbedaan itu tidak pernah menghilangkan rasa hormat satu sama lain. Ketika Republik Indonesia menghadapi ancaman penjajah, kedua tokoh besar tersebut memahami bahwa kepentingan bangsa berada di atas kepentingan golongan.
Soekarno menghormati para ulama sebagai penjaga moral bangsa. KH Hasyim Asy’ari menghormati negara sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dari hubungan itulah lahir sinergi antara nasionalisme dan Islam yang kemudian menjadi salah satu pilar utama Republik Indonesia.
Karena itu, ketika hari ini ada ketegangan antara PKB yang secara historis dekat dengan tradisi politik kaum nahdliyin dan PDI Perjuangan yang mewarisi semangat nasionalisme Soekarno, publik berhak berharap agar kedua kekuatan besar tersebut tidak melupakan akar sejarahnya.
Perselisihan politik boleh terjadi. Kritik boleh dilontarkan. Bahkan perdebatan keras sekalipun merupakan bagian dari demokrasi. Namun jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi upaya saling mendelegitimasi atau mencampuri urusan internal satu sama lain.
Demokrasi yang sehat tidak membutuhkan musuh. Demokrasi membutuhkan lawan yang dihormati.
Bangsa ini terlalu besar untuk disandera oleh pertengkaran elite. Rakyat tidak menunggu siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling mampu memberikan solusi.
Di tengah dinginnya perjalanan pulang malam ini, saya justru teringat sebuah pelajaran sederhana dari para pendiri bangsa: hormati organisasi orang lain sebagaimana kita ingin organisasi kita dihormati. Sebab kekuasaan dapat berganti, jabatan dapat berakhir, tetapi etika politik akan selalu menjadi ukuran apakah seseorang dikenang sebagai negarawan atau sekadar politisi.
Dan mungkin, jika Soekarno dan KH Hasyim Asy’ari mampu menjaga persaudaraan di tengah berbagai perbedaan besar pada zamannya, maka terlalu kecil alasan bagi generasi politik hari ini untuk gagal melakukan hal yang sama.
Penulis : Gus fakhier, Sekjen GMNI DKI Jakarta
