JEJAKNARASI.ID.JAKARTA – Pemerintah senantiasa berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi maupun dengan memberikan dukungan bagi seluruh sektor, termasuk bagi sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
Meski didera dengan perubahan lanskap global yang semakin kompetitif, sektor ini tetap konsisten menunjukkan peran pentingnya sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional.
“Kita memahami bahwa industri tekstil dan pakaian jadi saat ini dihadapkan pada dinamika dan tantangan yang sangat-sangat kompleks. Sektor ini secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional, sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja yang substansial. Namun, kondisi terkini menuntut adanya structural reform yang mendesak,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin saat membuka Forum Diskusi bertema “Strategi Pengembangan Ekosistem Tekstil dan Pakaian Jadi di Indonesia” yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (17/07/205).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lewat forum diskusi tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi industri TPT agar semakin tangguh, inovatif, dan berkelanjutan. Forum tersebut sekaligus menjadi sarana konsolidasi pemikiran untuk merumuskan strategi jangka menengah dan panjang dalam penguatan ekosistem industri TPT nasional.
“Kegiatan ini adalah momen krusial untuk menginisiasi tindakan konkret dan merumuskan arah strategis bagi masa depan industri, khususnya industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional,” ujar Deputi Rudy.
Meskipun berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, kinerja industri TPT menunjukkan pertumbuhan yang moderat. Pada sisi lain, sektor ini juga menghadapi sejumlah tantangan berupa penurunan daya saing, ketergantungan tinggi pada impor bahan baku dan produk jadi, menurunnya tingkat utilisasi pabrik, hingga gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Lebih lanjut dalam konteks global, dinamika geopolitik dan perang dagang turut memberikan tekanan tambahan terhadap kinerja sektor ini.
Dalam paparannya, Deputi Rudy menyampaikan bahwa Pemerintah akan memprioritaskan kebijakan berbasis peningkatan nilai tambah. Pengembangan industri TPT akan diarahkan pada penguatan struktur industri dari hulu hingga hilir, akselerasi inovasi dan adopsi teknologi, serta penciptaan sumber daya manusia yang kompeten.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan produk-produk dasar, kita harus bergerak menuju produk-produk bernilai tambah tinggi atau produk TPT yang berorientasi pada visi berkelanjutan,” tambah Deputi Rudy.
Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan dari asosiasi menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan serta integrasi rantai pasok hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing industri TPT nasional. Selain itu juga ditegaskan bahwa inovasi memegang peranan kunci dalam peningkatan ekspor, namun perlindungan pasar domestik tetap krusial mengingat industri TPT merupakan industri padat karya.
Lebih lanjut, forum diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk merumuskan langkah-langkah konkret, menyatukan visi, dan membangun sinergi menuju industri TPT Indonesia yang modern, tangguh, dan berdaya saing global.
“Kami meyakini bahwa dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan seluruh stakeholder terkait, tujuan ini dapat kita capai,” pungkas Deputi Rudy.
Turut hadir dalam forum diskusi tersebut di antaranya yakni perwakilan asosiasi industri, pelaku ritel dan pusat perbelanjaan, kalangan akademisi dari politeknik dan perguruan tinggi vokasi, serta pelaku industri tekstil dan pakaian jadi domestik maupun global. Hadir pula perwakilan lembaga yang bergerak di bidang energi berkelanjutan.**
