JEJAKNARASI.ID.JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, sinergi data antar-lembaga merupakan kunci keberhsilan program pembangunan 3 juta rumah.untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Data menjadi pondasi utama dalam menentukan arah dan strategi pembangunan perumahan yang tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Mendagri dalam acara Penandatanganan MoU antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kerjasama itu dilakukan bertujuan untuk bersinergi tentang penyelenggaraan yugas dan fungsi serta Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR.
“Hari ini kita melaksanakan penandatanganan MoU ya, antara ketiga instansi. Yang intinya kita akan lebih fokus pada saat ini mengenai masalah pendataan. Pendataan yang intinya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” katanya di Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Mendagri mengungkapkan, program 3 juta rumah bagi MBR merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada masyarakat tidak mampu. Kerja sama antara Kemendagri dan Kementerian PKP juga telah banyak dilaksanakan untuk mendukung program tersebut, seperti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Saya sampaikan, update terakhir, 504 daerah sudah mengeluarkan [Perkada] PBG dan BPHTB, tinggal lima [daerah yang belum]. Saya ucapkan terima kasih banyak, kepada daerah yang sudah mengeluarkan. Karena mereka sadar, ini penting untuk rakyat kecil, rakyatnya sendiri [agar] punya rumah,” ungkapnya.
Mendagri menambahkan, pemerintah akan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai pelaporan real-time terkait penerbitan PBG dan BPHTB. Data tersebut akan dapat diakses oleh Kementerian PKP dan BPS yang bertugas melakukan verifikasi lapangan guna memastikan rumah benar-benar terbangun atau direnovasi.
“Tinggal kita memasukkan fitur tambahan tentang berapa Persetujuan Bangunan Gedung, PBG, dan BPHTB, tanpa perlu membangun sistem yang baru dari nol. Tinggal dimasukkan fitur itu saja, sehingga kita nanti akan bisa mendapatkan real-time berapa jumlah PBG, BPHTB, yang diterbitkan oleh semua daerah,” ujarnya.
Mendagri berharap agar program perumahan dan kawasan permukiman benar-benar menjadi prioritas yang disadari oleh pemerintah daerah, sehingga dapat dipacu untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, mendukung tercapainya target Presiden, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Salah satu cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini adalah program ini. Program 3 juta rumah ini. Kalau ini dilakukan, luar biasa. Kenapa? Karena ada uang yang berputar. Bayangin untuk bangun rumah itu kan perlu semen, perlu batu, perlu macam-macam peralatan,” tandasnya.**
