JAKARTA. Di akhir masa jabatannya Jokowi mengklaim soal pemotongan Subsidi BBM yang dia gunakan untuk membangun infrastruktur.
“Tidak semua kebijakan yang saya ambil mendapat dukungan penuh dari publik, contohnya saat pemerintah mengalihkan Subsidi BBM untuk membangun infrastruktur.” ucap Jokowi saat menghadiri KOMPAS 100 CEO FORUM KE-15, Jumat (11/10/2024).
Jokowi berpendapat dari kebijakannya tersebut, pemerintah berhasil mengurangi biaya logistik, mengurangi desa tertinggal dan meningkatkan daya saing Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari kebijakan hilirisai pun, Jokowi mengklaim, program tersebut sukses menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan menarik investasi besar.
“Kebijakan hilirisasi yang di ambil Pemerintah sukses menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan menarik investasi asing,” ucap jokowi.
Dari pernyataan tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membantah ucapan yang di lontarkan Jokowi tersebut. Dalam cuitan di media sosial ‘X’ miliknya, @msaid_didu.
Ia menjabarkan bantahan semua klaim yang diucapkan jokowi. “Berhentilah berbohong pak, sumber pembiayaan infrastruktur bukan bersumber dari subsidi karena pemotongan anggaran subsidi bukan untuk infrastruktur, melainkan untuk bagi-bagi bansos termasuk bansos pilpres,” ucap Said Didu, Sabtu (12/10/2024).
Said Didu pun merinci terkait sumber pembiayaan infrastruktur yang telah di jalankan Jokowi pada masa pemerintahannya.
“Pembiayaan infrastruktur adalah dari utang yang meningkat dari 2600 triliyun menjadi 9000 triliyun, dan dari hutang BUMN kontruksi dengan kerugian lebih dari 300 triliyun sehingga BUMN kontruksi merugi”, tegas Said Didu.
