JEJAKNARASI.ID. JAKARTA- Komisi Nasional (Komnas) Haji membuka saluran pelaporan dan pengaduan pada musim haji 2025 bagi jemaah maupun masyarakat, atas berbagai aspek pelayanan ibadah haji, baik di tanah air maupun di tanah suci.
Baik menyangkut kepentingan jemaah haji furoda (visa mujamalah), haji khusus maupun haji reguler atau yang menggunakan skema/visa lain terkait kendala yang dihadapi hingga yang gagal berangkat.
Ketua Komnas Haji Dr. H. Mustolih Siradj S.H.I., M.H. mengungkapkan jika tahun ini pihaknya sudah mendapatkan banyak laporan dari berbagai daerah, salah satunya masalah dengan penerbitan visa.
Dia menyebut, ada beberapa daerah yang jamaahnya tertunda memperoleh visa yang berakibat pemberangkatannya pun bergeser bahkan terancam batal.
“Salah satu penyebabnya karena regulasi pemerintah Arab Saudi yang mengharuskan setiap jamaah wajib menginduk pada syarikah (perusahaan swasta), terdapat delapan syarikah yang menjadi mitra. Sehingga sistem di yang dikelola pemerintah belum terkoneksi dan terintegrasi dengan baik,” kata Mustolih Siradj dalam keterangan tertulisnya Selasa (13/5/2025).
Kondisi tersebut, kata Mustolih, memunculkan problem serius, seperti jadwal pemberangkatan jamaah terpisah dan terpencar-pencar dari mahrom, KBIHU, rombongan keloter (kelompok terbang) hingga regu
“Selain itu,tempat menginapnya nanti dipastikan terpencar ke hotel-hotel yang berbeda sehingga cukup kesulitan mengkoordinir jamaahnya,”ungkapnya.
Problem lainnya yang diterima Komnas Haji adalah kasus 112 jemaah haji cadangan dari Cirebon yang tiba-tiba diperintahkan Kandepag setempat untuk melunasi BPIH.
Padahal mereka sudah melakukan pelunasan dan sudah mempersiapkan segenap kebutuhan, akan tetapi mereka diberikan surat pembatalan dengan dalih ada pengurangan kuota.
“Hal -hal semacam itu harus dimitigasi dan dicarikan jalan keluar agar tidak sistemik terlebih masih ada agenda pemberangkatan Jemaah ke tanah suci gelombang kedua antara tanggal 17-29 Mei ini dan agenda penyelenggaraan ibadah haji masih panjang,” jelas Mustolih.
Bahkan, lanjut Mustolih beberapa jemaah yang sudah di tanah suci juga memberikan laporan kepada Komnas Haji terkait keterlambatan distribusi kartu Nusuk. Salah satu dokumen utama memasuki arena utama penyelenggaraan puncak haji, sehingga mereka tertinggal dari rombongan.
Mustolih berharap, kanal pengaduan/ laporan ini menjadi saluran para jamaah untuk menyampaikan kesan, kendala dan keluhan, sehingga bisa direspon secara cepat oleh pemangku kebijakan dan pihak terkait, seperti Kementerian Agama, Inspektorat Kemenag, PPIH, BP Haji, DPR RI dan media/ Pers.
“Permasalahan itu semua akan dapat menjadi bahan pertimbangan melakukan evaluasi dan perbaikan sesegera mungkin dan perbaikan menyeluruh pada penyelenggaraan musim haji berikutnya,”pungkasnya,
Sebagai informasi, laporan ke KOMNAS HAJI dapat dilakukan melalui WatsApp (WA) KOMNAS HAJI pada nomor 081367733550 (WA Only), **
