JEJAKNARASI.ID, JAKARTA – Mantan Politikus Partai Hanura, Akbar Faisal, ikut menanggapi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk pada PT Pertamina, subholding, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.
Menurutnya, selain jumlahnya yang sangat fantastis, niat dan cara tersangka merugikan negara dan rakyat pun sangat kejam.
Akbar Faisal pun meminta kepada Menteri BUMN, Erick Tohir, agar kasus oplosan minyak pertamina oleh BUMN Patra Niaga ini tidak boleh di respon dengan secukupnya saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pak Erick Tohir, kasus oplosan minyak Pertamina oleh BUMN Patra Niaga ini tak boleh di respon secukupnya saja. Selain soal jumlahnya yang naudzubillah, niat dan cara mrk merugikan negara dan rakyat sangat kejam.” Ucap Akbar Faisal, dikutip dari unggahan akun X miliknya, Rabu (26/02/2025).
Ia pun menilai, seharusnya Erick Tohir bertanggung jawab sebagai menteri yang menunjuk para tersangka menjadi pengendali Patra Niaga, dan juga punya solusi untuk menghadapi situasi ini.
“Saya rasa anda juga harus bertanggung jawab sebagai menteri yang menunjuk mereka sebagai pengendali Patra Niaga. Kalian pasti punya cara hadapi situasi ini.Tapi kami, para rakyat ini juga berhasil belajar dgn cepat cara memahami kalian bahwa ‘Kalian Tak Cakap’.” Sambungnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan tujuh tersangka kasus dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak dan Produk pada PT Pertamina, Sub Holding, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018 – 2023, Senin (24/02/2025).
Ketujuh tersangka yang telah ditahan terdiri dari empat pegawai pertamina dan tiga pihak swasta.
Mereka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Lalu, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, berikutnya, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.
Pada pihak swasta, diantaranya adalah MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim yang sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.
