OJK Cabut Izin Usaha Asuransi PT Jiwasraya (Persero)

OJK Cabut Izin Usaha Asuransi PT Jiwasraya (Persero)

- Author

Jumat, 21 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi (Foto : Law Justice)

ilustrasi (Foto : Law Justice)

JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT Jiwasraya. Pencabutan izin usaha tersebut berdasarkan KEP-9/D.05/2025 per 16 Januari 2025. Keputusan pencabutan izin tersebut terungkap dalam keterangan resmi yang dikeluarkan OJK pada Kamis (20/2/2025). 

“Otoritas Jasa Keuangan melalui keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/D.05/2025 tanggal 16 Januari 2025 telah mencabut izin usaha di bidang asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang beralamat di Jalan Ir. Juanda Nomor 34  Jakarta Pusat,”bunyi keterangan tersebut. 

Dijelaskan, pencabutan izin usaha Jiwasraya merupakan bagian dari serangkaian tindakan pengawasan oleh OJK. Dalam. rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan /tertanggung.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, OJK juga melarang Jiwasraya untuk melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa. Serta wajib menghentikan seluruh kegiatan baik itu di kantor pusat maupun di luar kantor pusat Jiwasraya. 

Baca Juga :  Pemerintah Resmi Cabut Izin Empat Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Papua

Tidak hanya itu, Jiwasraya juga diwajibkan menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada OJK selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal  pencabutan izin. Serta menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha, guna memutuskan pembubaran badan hukum Jiwasraya dan membentuk tim likuiditas. 

Merujuk pada surat Menteri Badan Usaha Milik  Negara (BUMN) Nomor S.30/MBU/01/2025 tertanggal 22 Januari 2025. PT Asuransi Jiwasraya telah menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum Jiwasraya dan membentuk tim likuidasi. 

Selanjutnya, pemegang saham, direksi, dewan komisaris dan pegawai Jiwasraya wajib memberikan data, informasi dan dokumen yang diperlukan tim likuidasi. Serta dilarang menghambat proses likuidasi yang dilakukan tim likuidasi. **

Berita Terkait

Internet Rumah Lemot? Promo IndiHome Beri Solusi “Double Speed” Cuma Rp250 Ribu
Alfamart dan Cussons Baby Perluas Akses Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Sasar 2.800 Penerima Manfaat di Juli 2026
Sambut Tahun Ajaran Baru, PLN Kasih Diskon Tambah Daya 50% Cuma di Aplikasi Ini!
Kejutan untuk UMKM di Jakarta Fair, Pertamina Bagikan Bright Gas Gratis
Terbukti Tawarkan Skema Gali Lubang Tutup Lubang Pinjol, Satgas PASTI Bekukan Kegiatan Malahayati Consultant
Harga Terbaru LPG Non Subsidi April 2026, Usai Pemerintah Umumkan Kenaikan
Ide Bisnis UMKM Modal Sedikit Tapi Bisa Untung Besar
OJK Batalkan Izin MP3E Neo Bank, Ini Konsekuensinya
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari JEJAKNARASI.ID di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan click tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 11:22 WIB

Internet Rumah Lemot? Promo IndiHome Beri Solusi “Double Speed” Cuma Rp250 Ribu

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:15 WIB

Alfamart dan Cussons Baby Perluas Akses Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Sasar 2.800 Penerima Manfaat di Juli 2026

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:34 WIB

Sambut Tahun Ajaran Baru, PLN Kasih Diskon Tambah Daya 50% Cuma di Aplikasi Ini!

Senin, 22 Juni 2026 - 06:12 WIB

Kejutan untuk UMKM di Jakarta Fair, Pertamina Bagikan Bright Gas Gratis

Selasa, 28 April 2026 - 21:42 WIB

Terbukti Tawarkan Skema Gali Lubang Tutup Lubang Pinjol, Satgas PASTI Bekukan Kegiatan Malahayati Consultant

Berita Terbaru