KALTIM. Presiden Jokowi tidak terima kalau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut sebagai proyek pribadi dirinya.
Jokowi menegaskan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, didukung sepenuhnya oleh rakyat melalui DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mantan Walikota Solo ini menyebut, Undang-undang pemindahan Ibu Kota disetujui 93% persen fraksi di DPR RI, sebagai wakil masyarakat.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan Pembangunan IKN bukanlah proyek pribadi dirinya, melainkan proyek untuk kepentingan bersama.
“Jadi, ini (IKN) bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia, yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi. Bukan,” ucap Jokowi di IKN, Rabu (25/09/2024).
Diketahui, setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 2014, Jokowi memerintahkan Kepala Bappenas untuk meneliti gagasan Bung Karno tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Setelah dilakukan kajian, Jokowi akhirnya memutuskan Penajam Paser Utara sebagai lokasi Ibu Kota baru Indonesia.
“Setelah melalui beberapa studi diputuskan, ada tiga kandidat calon Ibu Kota baru Indonesia.
Pertama Palangka Raya, kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju,” ucap Jokowi.
