JEJAKNARASI.ID. JAKARTA – Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pasar Johar, Semarang dalam rangka memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pangan dan harga menjelang bulan Ramadan dan idul fitri.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo yang ikut dalam rombongan di pasar induk melakukan sempat diskusi kepada para pedagang pasar. Tak seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini para pedagang merasakan betul sepinya pembeli.
Selain itu para pedagang mengeluhkan tentang adanya pasar induk lama yang masih difungsikan, sehingga pasar induk baru nyaris tak banyak dikunjungi pembeli. Melihat kenyataan ini, Firman mengingatkan kepada pemerintah agar memperhatikan keluhan para pedagang pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mengingatkan kepada pemerintah agar betul-betul memperhatikan keluhan para pedagang pasar ini. Agar persoalan adanya dua pasar induk bisa segera dirumuskan jalan keluarnya. Jangan sampai pedagang yang sudah taat mengikuti program pemerintah ini dirugikan akibat kebijakan pemerintah daerah yang tidak tegas dan tak konsisten,” ungkap Firman Soebagyo, Kamis (20/2/2025).
Di samping melakukan kunjungan di Pasar Induk Johar, Firman Soebagyo bersama rombongan komisi IV turut pula melakukan pengecekan serapan dan stok beras di gudang Bulog Semarang.
Dalam kunjungan tersebut Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR ini turut mendengarkan keterangan dari Direktur Umum dan SDM Bulog, Prof Sudarsono tentang keluhan dari para petani yang masih banyak menjual hasil panennya di bawah harga yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Bulog juga mengeluhkan mengenai dana sebesar Rp16 triliun dari pemerintah bukan merupakan dana cash tetapi hanya merupakan bentuk garansi pemerintah kepada bank HIMBARA yang masih ada pembebanan bunga. Hal itu tidak seperti yang disampaikan pemerintah baik melalui menteri pertanian dan menko pangan selama ini,” tambah Firman.
Atas persoalan ini, Firman juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Direktur Badan Pangan. Menurutnya, Direktur Badan Pangan terkesan tak menguasai masalah dan tak mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat serta Bulog selama ini.
“Oleh karena itu saya mengingatkan kepada Bapanas persoalan keputusan terkait spesifikasi gabah dan beras panen petani kadar sosoh 95 % dan patahan 25% harus dihapuskan, agar tidak menimbulkan masalah di lapangan karena kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak pembelian di lapangan yang masih menerapkan spesifikasi tersebut,” tutur Firman yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Di samping itu Firman juga mengingatkan kepada Bulog agar mengantisipasi stok yang ada. Karena kadar air, yang mungkin masih belum memenuhi standar bakal berefek pada kerusakan stok beras di Bulog dan menimbulkan kerugian apabila ditahan terlalu lama
“Mengingat gudang Bulog tidak ada fumigasi dan standar gudang sebagaimana lazimnya. Kalau menimbulkan kerusakan yang tak terkendali maka Bulog akan menghadapi kerugian besar dan risiko keuangan karena menggunakan dana pinjaman Bank komersial walau dengan bunga lebih rendah dari bunga komersil,” pungkas anggota legislator dapil Jawa Tengah III ini. (*)
